Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap melanggar netralitas jika menyukai, membagikan, atau berkomentar tentang unggahan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Dia mengatakan bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan ini adalah pelanggaran.
“Kadang-kadang ASN kita, mohon maaf di Facebook-nya mereka enggak tau aturan share, comment and like itu termasuk pelanggaran netralitas. Terjadilah banyak pelanggaran,” kata Bagja di Forum Komunikasi Sentra Gakkumdu di Makassar.
Bagja menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut biasanya dilaporkan oleh sesama ASN. Pada akhirnya, ASN yang dilaporkan itu menerima sanksi peringatan dan sedang dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat.
“Ini mau naik pangkat nih sebentar lagi, mau jadi eselon III. Wah, kita sikat. Masuk. Akhirnya pelanggaran sedang. Kena peringatan, akhirnya jadi catatan di PPP kalau di ASN, jadi catatan bagi atasan untuk tak lakukan kenaikan pangkat,” ujar dia.
Ia juga meminta para ASN dan prajurit TNI untuk mempercepat pensiun jaksa jika mereka ingin maju pilkada. Dengan demikian, keputusan pensiun sudah dibuat saat kandidat pasangan kepala daerah ditetapkan.
Bagja menyatakan bahwa lebih dari 1.500 pelanggaran netralitas ASN terjadi selama Pilkada sebelumnya, meskipun Pilkada tersebut hanya diadakan di 170 daerah.
“Bayangkan kalau [Pilkada] di seluruh Indonesia pelanggaran ASN-nya berapa? Lebih dari 1.500,” kata dia.
Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada mengatur anggota TNI, Polri hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024.
