Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
Ketum PKB Muhaimin Iskandar ataupun Cak Imin dipanggil KPK selaku saksi dalam permasalahan dugaan korupsi sistem perlindungan TKI di Departemen Tenaga Kerja serta Transmigrasi( Kemnakertrans) tahun 2012. Cak Imin diperiksa selama 5 jam.
Cak Imin diperiksa dalam kapasitasnya selaku Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi periode 2009- 2014. Cak Imin diperiksa KPK nyaris 5 jam. Ia tiba dekat jam 09. 50 keluar jam 15. 05 Wib.
Bakal Calon Wakil Presiden 2024 ini tidak menerangkan secara terperinci modul pemeriksaannya. Ia berkata dirinya mensupport KPK.
BACA JUGA : Sukarelawan Prabowo di Jatim Usulkan Yenny Wahid Jadi Pimpinan Timses
” Hari ini aku menolong KPK buat menuntaskan penyelesaian permasalahan korupsi di Departemen Tenaga Kerja serta Transmigrasi tahun 2012. Dalam perihal ini terdapat program proteksi TKI, perlindungan sistem proteksi TKI.” jelas Imin.
“Aku dukung penuntasan permasalahan korupsi.” lanjutnya.
Menurut data, 3 orang sudah diresmikan selaku terdakwa. Ketiga terdakwa itu ialah Sekretaris Tubuh Perencanaan serta Pengembangan Kemnaker, I Nyoman Darmanta, Reyna Usman yang pada saat permasalahan ini terjalin berprofesi sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi, dan pihak swasta bernama Karunia.
Permasalahan ini diprediksi merugikan negeri. KPK menyebut dugaan korupsi tersebut membuat sistem proteksi TKI tidak berperan.
Pengecekan terhadap Cak Imin pula pernah dipertanyakan serta dinilai politis. Alasannya, pemanggilan Ketum PKB ini dicoba sehabis Cak Imin melaksanakan deklarasi selaku cawapres pasangan Anies Baswedan pada Sabtu( 2/ 9) di Surabaya, Jawa Timur.
KPK kemudian membantah pengecekan Cak Imin bertabiat politis. Lembaga itu menegaskan pengusutan permasalahan korupsi di Kemnaker sampai rencana pemanggilan Cak Imin sudah dilakukan lama.
BACA JUGA : Golkar di Bursa Cawapres, Dave Laksono : Kami Dukung Prabowo
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berkata kelengkapan fakta dari korupsi sistem perlindungan TKI di Kemnaker sudah terkumpul semenjak Juli 2023. Lewat gelar masalah, permasalahan itu kemudian dinaikkan ke tingkatan penyidikan. Pesan perintah penyidikan keluar pada Agustus 2023.
” Lewat gelar masalah, KPK setuju naik pada proses penyidikan masalah tersebut sehabis memiliki kecukupan perlengkapan fakta semenjak dekat Juli 2023 serta pesan perintah penyidikan terbit Agustus 2023 kemudian,” kata Ali dikala dimintai konfirmasi, Pekan( 3/ 9).
