Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Lolly Suhenty, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, meminta jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa instrumen Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 benar dan aktual.
Menurutnya, Bawaslu setiap daerah akan merilis Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024.
“IKP untuk pemilu dan pemilihan sudah diluncurkan Desember 2022, konsekuensinya maka begitu memasuki Pemilihan 2024 Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP, tetapi IKP ini bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke provinsi, kabupaten/kota supaya menjadi bahan jadi,” ujar Lolly dalam keterangannya pada Jumat, 21 Juni 2024.
Menurut Lolly, dalam IKP yang telah diluncurkan terdapat dimensi, sub-dimensi, dan indikator. Dia mengatakan, bisa jadi akan mengalami perubahan karena kontekstualisasinya akan berbeda
“Bisa jadi di Sulbar yang paling tinggi kerawanannya netralitas ASN, tetapi di Maluku bisa jadi berbeda, konteksnya akan berbeda. Karena konteksnya berbeda maka dimensinya bisa sama, sub-dimensinya bisa sama tetapi indikatornya bisa berkembang,” ungkap dia.
Dia menegaskan Bawaslu daerah harus menentukan IKP secara baik berdasarkan peta kerawanan yang telah dibuat. Selain itu, Bawaslu daerah juga harus mencermati dan memerhatikan nilai-nilai berbasis lokalitas yang ada di masing-masing wilayah supaya tidak bias serta sesuai dengan konteks.
“Peta itu berfungsi sebagai panduan, menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya kemana, karena itu peta harus akurat, data-datanya harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual,” kata Lolly.
“Pengawasan dalam konteks cegah-tindak harus kuat. Pengawasan juga harus tepat sasaran, supaya tidak tersesat gunakan peta kerawanannya,” kata dia.
Lolly menyatakan bahwa IKP yang dibuat oleh Bawaslu ini sangat dinantikan oleh semua orang. Oleh karena itu, dia mengatakan, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menentukan posisi di Pemilihan 2024.
Baca juga : Mendagri Larang Pj Kepala Daerah Pasang Baliho Dukungan Jelang Pilkada
