Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, memberikan tanggapan atas berbagai nama yang disebut-sebut akan bergabung dengan dewan pengawas dan panitia seleksi calon komisioner KPK dari tahun 2024 hingga 2029.
Ari menyatakan bahwa Presiden Jokowi belum menetapkan nama anggota Pansel Capim dan Dewas KPK.
“Nama-nama bakal calon Pansel masih dalam proses penggodokan,” kata Ari.
Ari menyatakan bahwa Presiden Jokowi menghargai semua aspirasi dan saran dari seluruh masyarakat dalam pembentukan Pansel KPK.
Selain itu, ia menekankan bahwa, ketika Presiden memilih sembilan anggota Pansel Dewas dan Capim KPK, dia akan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.
Menurut Ari, Jokowi berharap Pansel KPK dibentuk dan ditetapkan pada tahun 2024 untuk membantu memperkuat KPK dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Selain itu, seperti yang telah ditegaskan oleh bapak Presiden, anggota Pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki ‘concern’ pada pemberantasan korupsi,” ujar Ari.
Akhir-akhir ini, tersebar luas daftar tiga belas nama yang dimaksudkan untuk membentuk Pansel KPK. Mereka berasal dari berbagai sektor pemerintah, profesional, dan masyarakat.
Mereka termasuk M Yusuf Ateh, Kepala BPKP, Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, Nezar Patria, dan mantan pimpinan KPK M Laode Syarif.
Diikuti oleh Nawal Nely dari kalangan profesional, Ambeg Paramarta dari Kemenkumham, Rezki Sri Wibowo dari Transparency International Indonesia (TII), dan Nanik Purwanti dari Kemensetneg.
Nama-nama akademisi seperti Elwi Danil, Fauzie Yusuf Hasibuan, Yenti Garnasih, Taufik Rachman, dan Arief Satria juga hadir.
Baca Juga : Pemerintah Bentuk Satgas Judi Online Yang Dipimpin Menkopolhukam
