Bisa Kandas Nasib IKN Jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Artikel Terkait

Ahmad Doli Dinilai Berhasil Bawa Kejayaan Golkar di Pemilu 2024

23/06/2024

PPP Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, Suharso: Pimpinan Harus Tanggung Jawab

13/06/2024

ICW: Politik Uang Tidak Bisa Jadikan Alasan Presiden Dipilih Lagi oleh MPR

08/06/2024

Mardiono Soal Gugatan PPP Ditolak: Putusan MK Belum Selesai

07/06/2024

Dalam perjalanannya menuju pemilihan presiden 2024, mantan gubernur DKI Jakarta ini telah mencapai banyak kemajuan. Anies telah diperkirakan tidak akan menerima jatah tiket pilpres karena dia bukan anggota partai. Ada yang berani bertaruh tentang mobil Alphard, ternyata ramalan salah; Anies telah terdaftar sebagai peserta pemilihan presiden 2024 di KPU.

Anies Baswedan, yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dipandang sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, sama seperti Anies yang dianggap sebagai antitesis Jokowi. Namun, dua partai politik yang mendukung Anies adalah anggota kabinet Presiden Jokowi.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah salah satu masalah yang paling dibahas oleh Anies. Presiden Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Anies menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tetapi justru ketimpangan. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan kota kecil menjadi menengah dan menengah hingga besar jika tujuannya adalah untuk memeratakan Indonesia.

BACA JUGA : Blunder Di Dialog Terbuka PP Muhammadiyah, Anies Baswedan Bisa Jadi Revisi IKN

Pembangunan ibu kota negara (IKN) diabaikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Tidak ada yang disebutkan dalam 148 halaman visi-misi AMIN tentang rencana besar Presiden Jokowi.

Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin mengatakan bahwa untuk mempertahankan rencana Ibu Kota Nusantara (IKN), mereka harus mempertimbangkan keinginan masyarakat. Apabila keduanya terpilih, Thomas Lembong, co-captain Timnas Anies-Muhaimin, berjanji akan membuka diskusi publik tentang IKN. Diskusi ini dilakukan untuk mendengarkan pendapat masyarakat.

Saya percaya bahwa percakapan publik ini tidak dapat dianggap sebagai representasi dari keinginan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini hanya membicarakan sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Voting harus dilakukan jika ingin mendengar aspirasi publik.

Semua orang di Indonesia, atau setidaknya mayoritas, harus mengambil bagian dalam pemilihan ini. Karena kemiripan dengan pemilihan umum, mekanismenya akan rumit dan mahal. Menentukan pembangunan IKN sangat sulit, jadi tidak ada, meskipun sedang berjalan.

BACA JUGA : Menhan Prabowo Akan Hadiri Apdesi Di Bandung

Bagaimana proyek IKN dapat diajukan untuk diskusi publik? Apa manfaat dari diskusi publik ini jika proyek IKN terus berlanjut? Konsultasi publik sulit, dan tidak mungkin jalan dua-duanya.

Sulit untuk menghentikan pembangunan IKN. Pertama dan terpenting, banyak masyarakat yang menyetujui hal tersebut, terutama warga Pulau Kalimantan. Kedua, Jokowi telah menguncinya dengan UU 3/2022 tentang IKN sejak lama. Ketiga, sangat menyedihkan karena biaya yang sudah dikeluarkan terkait proses pembangunan IKN.