Finance

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kebijakan insentif untuk pembelian properti, termasuk PPN yang ditanggung pemerintah sepenuhnya untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengumumkan hal ini setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Rapat tersebut juga melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Airlangga mengatakan dalam konferensi pers di …

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, ada 100 ribu formasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang tidak memiliki peminat alias kosong. Untuk itu, pemerintah memberikan “hadiah” atau insentif kepada PNS yang bersedia ditugaskan di daerah 3T. Salah satu insentif tersebut adalah mempercepat kenaikan pangkat dari 4 tahun sebelumnya menjadi 2 tahun saja. …

Dilaporkan bahwa CEO TikTok Shou Zi Chew akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada awal November 2023. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, menyampaikan informasi ini. Saya telah mendengar bahwa mereka berencana untuk mendirikan platform e-commerce, dan CEO TikTok, Shou Zi Chew, telah mengajukan pertemuan dengan presiden dalam waktu dekat. Di Penang Bistro di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa …

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Wali Kota Bogor Bima Arya mendorong UMKM. Ini juga dilakukan untuk mendorong pariwisata. Menurut Bima Arya, perkembangan zaman saat ini terus berjalan dengan cepat. Akibatnya, dia percaya bahwa untuk meningkatkan kelas ekonomi, pemerintah dan usaha kecil dan menengah (UMKM) harus bekerja sama, dan ini dapat dicapai melalui pelatihan yang melibatkan industri. Ini termasuk produk Lapis …

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa ada kecenderungan baru di masyarakat untuk sengaja tidak membayar utang pinjaman online (pinjol). Ini terutama berlaku untuk pinjaman ilegal karena mereka dapat hangus dengan sendirinya. Apakah itu benar? Kasus pinjol ilegal sedang meningkat. Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa orang-orang yang terlanjur meminjam di pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya. Jika mereka ditagih, …

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, kata Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, karena kedaulatan negara harus dipertahankan, negara harus mengatur pengusaha. Bahlil menyebutkan bahwa meskipun TikTok belum memiliki lisensi e-commerce, ia sempat melakukan aktivitas penjualan. Sejauh ini, pemerintah telah menghapus TikTok Shop. Ini (sektor) transportasi, gudang, dan telekomunikasi. TikTok tidak akan diberikan izin e-commerce jika dia tidak buat. …

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta peserta lomba untuk membayangkan peran menteri keuangan mereka. Hal ini ditanyakan pada acara puncak kompetisi data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebelum ini, Sri Mulyani sempat bertanya kepada kontestan apa yang membuat mereka terkejut saat membedah APBD. Seorang kontestan dari Batam menjawab beberapa pertanyaan, termasuk anggaran dan realisasi dana. Yang mengejutkan kami pada saat analisis data …

Layanan e-commerce yang lebih dikenal sebagai “TikTok Shop”, baru saja ditutup pada 4 Oktober 2023 karena polemik tentang penjualan online yang dianggap akan menghancurkan pedagang pasar konvensional. Namun, rumor tentang kembalinya TikTok telah menyebar kembali di masyarakat. TikTok Marketplace dikabarkan akan kembali beroperasi pada 10 November. Namun, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan tidak membenarkan informasi tersebut saat ditanya tentangnya. …

Otoritas Jasa Keuangan berencana mengeluarkan peraturan baru yang akan mengatur batas bunga pinjaman online. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas tuduhan yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang adanya kartel bunga pinjol yang merugikan konsumen. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menetapkan bunga pinjol paling tinggi 0,4% untuk seluruh anggotanya. Angka ini sempat turun dari 0,8% sebelumnya. Menurut Edi Setijawan, …

Kementerian Keuangan juga mendorong Pemilihan Umum 2024. Pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif dan kepala daerah, akan dilakukan pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan hingga Rp 71,3 triliun untuk mensukseskan pesta demokrasi. Anggaran ini diberikan sejak dua puluh bulan sebelum pemilu, dari tahun 2022 …