Nasional

JAKARTA, BuletinKompas – Moeldoko, kepala KSP, mengungkap alasan pemerintah menerapkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta. Ia mengatakan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk menunjukkan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah juga diwajibkan untuk membuat kebijakan tentang perumahan rakyat. “Tujuannya semuanya, presiden pemerintah ingin menghadirkan kehadiran pemerintah di semua situasi khususnya …

JAKARTA, BuletinKompas – Presiden Jokowi menyatakan bahwa Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN, telah menyanggupi untuk memperbaiki sistem kelistrikan di RSUD Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. “Saya senang masuk ke RSUD Musi Rawas Utara. Karena apa? SDM, dokter, spesialis bagus, lengkap. Hanya problemnya di sini urusan listrik yang kurang dari PLN. Sehingga tadi langsung saya telepon …

JAKARTA, BuletinKompas – Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK untuk tahun 2024–2029, menurut Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. “Memang benar Bapak Presiden sudah menandatangani lengkapnya Keppres tentang panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Jadi, ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan juga anggota Dewas KPK,” kata Pratikno di Jakarta, Kamis …

JAKARTA, BuletinKompas – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pasalnya, rumah merupakan kebutuhan primer bagi para kelompok buruh dan pekerja, seperti halnya makanan dan pakaian. “Bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat, dimana jaminan perumahan adalah jaminan sosial yang akan kami perjuangkan,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (29/5/2024). …

JAKARTA, BuletinKompas – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki wacana untuk membentuk Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan DMS nantinya akan berfungsi untuk mengawal kualitas tata kelola media sosial. Mengutip Antara, Rabu (29/5/2024), Budi menyampaikan wacana pembentukan Dewan Media Sosial semula berasal dari organisasi masyarakat sipil. Ia menyebut pemerintah menyambut baik usul mengenai …

JAKARTA, BuletinKompas – Polemik gaji karyawan dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi buah bibir di masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) angkat bicara. Dia pun mengingatkan pemerintah agar pengelolaan Tapera harus baik, jujur, dan transparan. “Iya (transparan),” kata JK kepada awak media disela acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Sungailiat, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-opeartion and Development (OECD) dapat menjadi salah satu dorong untuk menjadi negara maju. Sebagai informasi, Indonesia saat ini masih dalam proses masuk menjadi anggota OECD atau aksesi. Seiring proses aksesi tersebut, Indonesia mentargetkan kenaikan pendapatan per kapita di atas USD 12.000 pada …

JAKARTA, BuletinKompas – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, resmi membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung, Rabu (29/5/2024). Menurut Ma’ruf, Ijtima Ulama merupakan forum penting sebagai bagian dari tanggungjawab ulama menjaga negara. “Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini forum penting. Memang di forum ini dibahas masalah strategis, masalah …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim memastikan membatalkan seluruh kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Keputusan ini diharapkan diikuti dengan kebijakan jangka panjang terkait pengelolaan anggaran yang memastikan layanan pendidikan murah, terjangkau, dan berkualitas. “Kami memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menjelaskan upaya menjaga risiko dari masuknya barang-barang impor yang murah ke dalam negeri sebenarnya telah diatur oleh Kementerian dan Lembaga terkait. “Dalam kaitan tentu menjaga risiko dari masuknya barang-barang yang murah apalagi juga dengan cara yang tidak memenuhi peraturan, merupakan kewenangan dari pemerintah dan berbagai kelembagaan disitu yang …