Nasional

JAKARTA, BuletinKompas – Good governance atau pemerintahan yang baik belum dapat dicapai jika masyarakat penyandang disabilitas belum merasakan kemudahan yang sama sebagai warga negara. Maka dari itu, guna mempercepat terwujudnya good governance, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk melakukan upaya re-design pada laman resminya. Dukungan diberikan dalam rangka upaya pencapaian salah satu …

JAKARTA, BuletinKompas – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII pada 28-31 Mei 2024 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kecamatan Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung. Ketua SC Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, kegiatan ini membahas 3 tema besar yang akan menjadi pembahasan. Ketiga tema itu terkait dengan masalah-masalah kenegaraan …

JAKARTA, BuletinKompas – Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024). Keduanya menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya saling bersalaman dan berangkulan. Kapolri dan Jaksa Agung pun duduk berdekatan di urutan paling depan. Keakraban kedua petinggi instansi hukum tersebut menyedot …

JAKARTA, BuletinKompas – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui dirinya cemas melihat kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di atas Rp16.000. Dia mengatakan kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara. “Kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000, 16.200. Kita mulai ketar ketir karena negara lain …

JAKARTA, BuletinKompas – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menegaskan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditolak. Alasannya, agar bangsa Indonesia tidak kembali ke zaman kegelapan, orde baru. “Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) harus ditolak bila tidak sejalan dengan kemerdekaan pers. Sebab, Indonesia tidak boleh mundur ke zaman kegelapan di mana rezim …

JAKARTA, BuletinKompas – Polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) mendapatkan berbagai respons dari sejumlah kalangan, salah satunya datang dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, UKT secara prinsip jangan sampai memberatkan mahasiswa yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penganugerahan Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Award 2024. Dia pun juga menyempatkan melakukan penandatanganan prasasti peremian Gedung Alumni Center UIN Syarif Hidayatullah …

JAKARTA, BuletinKompas – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memutuskan untuk meningkatkan pengamanan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar. “Terkait pengamanan Kejagung oleh Pom TNI dilaksanakan dengan dasar Kejagung dengan TNI telah menandatangani MoU (Nota Kesepahaman) No 4 Tahun 2023 dan No NK/6/IV/ 2023/TNI, tanggal 6 April 2023,” kata Gumilar saat …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkap persoalan dalam impor pangan yang kerap merugikan para petani. Kerugian itu terjadi akibat permainan impor pangan demi keinginan segelintir pihak yang mencari keuntungan. Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). “Ketika impor pangan dilakukan, pertanyaan besarnya apakah sebenarnya masih …

JAKARTA, BuletinKompas – Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024). Keduanya menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia. Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin tiba di Istana Negara pukul 09.12 WIB. Dia pun menyalami sejumlah pejabat yakni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj …

JAKARTA, BuletinKompas – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pencegahan korupsi agar lebih maksimal. “Agar kasus korupsi tidak meningkat terus, di akhir jabatan Presiden Joko Widodo untuk memperbaikinya dengan cara mengesahkan RUU Perampasan Aset,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman seperti dilansir Antara. MAKI mengamini laporan Indonesia Corupption Watch (ICW) …