Nasional

JAKARTA, BuletinKompas – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rancangan Revisi Undang-undang (RUU) Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Keputusan itu disepakati dalam rapat Panja yang dipimpin Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek “Panja berpendapat bahwa RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI,” …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan berbicara tentang angkutan pariwisata. Hasilnya, enam wilayah akan diuji kelayakan bus. “Kami akan membentuk enam kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan ramp check,” kata Budi Karya di Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (15/5/2024). “Yaitu di Banten, Jawa …

JAKARTA, BuletinKompas – Panja Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara sedang melakukan pertemuan untuk membuat draf RUU Kementerian Negara. Fokus rapat kali ini adalah mengurangi jumlah 34 kementerian yang tercantum dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara. Aturan terbaru mengubah jumlah kementerian dari 34 menjadi presiden sepenuhnya. “Saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuma menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 (jumlah kementerian) …

JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Prof Juanda, pakar hukum tata negara, istilah “oposisi” tidak ditemukan dalam sistem presidensial Indonesia. Menurut Prof Juanda, oposisi itu nyata dan dapat dilihat di sistem parlementer. “Tetapi jika yang dimaksud  sebagai oposisi ala Indonesia  itu adalah para partai politik yang tidak masuk dalam kabinet atau bukan partainya Pemerintah, saya kira perlu dikaji secara rasional dan objektif,” …

JAKARTA, BuletinKompas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki pemberian uang kepada penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat tim penyidik komisi antirasuah memeriksa Nayunda terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL kemarin, hal tersebut diselisik pada Senin (13/5/2024) kemarin. “Nayunda Nabila (Swasta / Penyanyi), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain …

JAKARTA, BuletinKompas – Hari ini, Kantor ESDM dan PTSP Pemerintah Provinsi Maluku Utara diselidiki oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba memicu penggeledahan tersebut. “Kami mengonfirmasi, betul hari ini tim penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Maluku Utara. Lokasi yang saat ini sedang digeledah …

JAKARTA, BuletinKompas – Jemaah haji Indonesia mulai beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Kloter Surabaya dan Palembang (PLM) adalah yang pertama merasakan syahdunya beribadah di Raudhah. Pukul 02.00 waktu Arab Saudi pada hari Selasa (14/5), mereka memasuki Taman Surga. Raudhah memiliki luas 22 meter x 15 meter, atau 330 meter persegi, dan terletak …

JAKARTA, BuletinKompas – Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim pastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berlangsung lancar. Dalam pelepasan kloter pertama jamaah calon haji yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo, Solo, Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route. Sebab, seperti diketahui, untuk Solo dan Surabaya tahun ini pertama kalinya menggunakan Makkah …

JAKARTA, BuletinKompas – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai, perubahan nomenklatur atau pembentukan kementerian baru dengan nomenklatur tertentu, setelah presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan adalah sebuah keniscayaan konstitusional. “Dengan demikian, terkait rencana Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam rangka penataan pembentukan Kabinet Presidensial yang konstitusional, hemat saya adalah sesuatu …

JAKARTA, BuletinKompas – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan tidak menutup kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024. “Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya, revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan),” kata Muzani ditemui usai acara halalbihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal se-Jabodetabek di Kompleks …