PEMILU 2024

JAKARTA, BuletinKompas – Ratusan massa dari Solidaritas Mahasiswa Cinta NKRI menggelar aksi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3). Massa menyatakan agar masyarakat hormati KPU, menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi KPU. Massa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia “Hormati KPU”, jangan intimidasi dan intervensi KPU. Sukseskan Pemilu 2024, kita jaga kesatuan dan persatuan.’ Penanggungjawab aksi Lingga …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, ditunjuk oleh calon presiden Prabowo Subianto menjadi ketua tim hukum untuk menghadapi sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Yusril kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Tidak hanya Yusril, Prabowo juga menunjuk pengacara kesohor lainnya yakni, Otto …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, jika partainya telah mencapai ambang batas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni empat persen. Hal ini disebutnya berdasarkan data yang mereka miliki. “Sudah kami lakukan tabulasi secara manual dan itu telah dilakukan dua Minggu terakhir, dan Alhamdulillah berdasarkan data yang kita miliki, PPP sudah …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, akan menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelum membahas jatah menteri untuk partainya di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. AHY menyampaikan dirinya telah menemui capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Namun, kata dia, Prabowo meminta agar Partai Demokrat mengawal proses penghitungan resmi …

JAKARTA, BuletinKompas – Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta kepada majelis sidang terkait pengadaan server sistem digital KPU untuk tidak dipublikasikan. Tenaga Ahli dari KPU RI Luqman Hakim mengatakan bahwa dalam pengadaan server itu terdapat informasi yang bisa membahayakan publik. Di samping itu, menurut dia, KPU pun kerap …

JAKARTA, BuletinKompas – Barisan purnawirawan TNI Polri di Jawa Tengah yang tergabung dalam Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR Jawa Tengah mendeklarasikan diri mendukung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono untuk maju sebagai Calon Gubernur pada pemilu kepala daerah mendatang. “PPIR Jawa Tengah yang membawahi 35 kabupaten kota yang terdiri dari purnawirawan TNI dan Polri mendukung pencalonan Bapak Sudaryono …

JAKARTA, BuletinKompas – Wacana Musyawarah Nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Mulai dari Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, bahkan Bahlil Lahadalia. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut dari beberapa kandidat, nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi cukup menarik jika dikaitkan dengan kursi ketum Golkar. BACA JUGA : Sambut Ramadhan, Ketum Golkar Airlangga …

JAKARTA, BuletinKompas – Setiap hasil pemilu dapat disengketakan, jadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan tim hukum jika ada perselisihan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena yang namanya pemilu itu potensial untuk disengketakan maka KPU menyiapkan tim hukum untuk menjadi kuasa hukum dalam KPU dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari. Namun, berapa …

Jakarta, BuletinKompas – Polisi akan menyerahkan berkas 7 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang dianggap tersangka atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024 ke Kejaksaan. Para tersangka sebelumnya telah mengunjungi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. (Jumat, 8/3) “Pada hari ini Jumat, 8 Maret 2024, ketujuh tersangka tersebut telah datang ke Bareskrim Polri selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan …

JAKARTA, BuletinKompas – Pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, menilai panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPD RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak memiliki dalil hukum. Rullyandi menjelaskan, landasan Undang-Undang MD3 maupun Peraturan Tata Tertib DPD, tidak memberikan landasan hukum yang konstitusional terhadap ruang lingkup pelaksanaan fungsi dan tugas DPD dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan UU Pemilu. …