Politik

JAKARTA, BuletinKompas – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengakui Presiden Joko Widodo sudah menjadi kader partai sejak tahun 1997. Hal ini mencuat seiring nama Jokowi diwacanakan akan duduk sebagai ketum partai tersebut. Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Golkar Maman Abdurrahman menyindir pernyataan Ridwan, yang dianggapnya sebagai ahli nujum. BACA JUGA : Jalan Gatot Subroto ke Slipi Dialihkan, Imbas …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, enggan menjawab soal banyaknya nama yang muncul dalam bursa calon ketum Golkar di munas mendatang. Ia hanya menyebut bahwa munas Golkar baru akan digelar Desember 2024. “Munas bulan Desember,” kata Airlangga pada wartawan, Senin (18/3/2023). BACA JUGA : MKGR: Tidak Mungkin Jokowi dan Gibran Acak-acak Partai Golkar Ia juga memastikan bulan …

JAKARTA, BuletinKompas – Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto. BACA JUGA : Peneliti PSHK …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Umum DPP Ormas Pendiri Partai Golkar MKGR, Adies Kadir menilai pernyataan Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar partai beringin menjaga kekompakan sehingga tak ada pihak luar yang mengacak-acak bukan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. “Kedekatan antara Pak Presiden dengan Pak Airlangga. Bagaimana Pak Airlangga fight luar …

JAKARTA, BuletinKompas – Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakati usulan pemerintah soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nanti hanya dilakukan satu kali pemilihan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyatakan, kandidat dengan hasil terbanyak nantinya akan ditetapkan menjadi pemenangan dalam Pilkada DKJ. Hal itu menurutnya juga diterapkan di Aceh dan Papua. …

JAKARTA, BuletinKompas – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, ada instrumen hukum yang sengaja menargetkan dirinya. Ia pun menyebut kasus Harun Masiku. “Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai Sekjen , dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam menarget saya,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian buka suara mengenai pencopotan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki beberapa waktu lalu. Tito menegaskan, pencopotan tersebut tidak berkaitan dengan kekalahan suara paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kota serambi mekkah itu. Tito menjelaskan, Achmad Marzuki sudah terlalu lama menjabat Pj gubernur. Menurutnya, belum pernah ada Pj gubernur yang menjabat selama 1 …

JAKARTA, BuletinKompas – Wacana Musyawarah Nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Nama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka disebut bisa menjadi opsi. Namun, pengamat politik, Usep Ahyar memandang, sulit Gibran untuk bisa jadi ketua umum, kecuali yang dipilih adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter yang …

JAKARTA, BuletinKompas – Wacana Musyawarah Nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Dari sekian nama yang beredar, mencuat nama Gibran Rakabuming Raka yang disebut bisa menjadi opsi. Terkait hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendengar hal tersebut. Namun, itu baru sebatas wacana di media saja. Politikus Golkar …

JAKARTA, BuletinKompas – Yadi Surya Diputra, politikus Partai Gelora, sangat marah atas anggaran penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, mencapai ratusan triliun dari gabungan KPU dan Bawaslu. Yadi menyayangkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) telah digunakan secara tidak efisien. Namun demikian, aplikasi yang diharapkan sebagai bentuk kemajuan yang mengontrol suara rakyat itu tidak berjalan sempurna. “Saya …