Pasang Iklan di Buletinkompas.com

Dalam hal Bansos, Golkar: Mayoritas yang Menentang Bansos Memilih Prabowo-Gibran

Menurut Ace Hasan Syadzily, ketua DPP Partai Golkar, mayoritas orang yang tidak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah juga memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024.

Ace menyatakan bahwa itu adalah salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak menerima bansos tetap memilih Prabowo-Gibran. Ace menyampaikan hal itu dalam program Satu Meja Kompas TV pada Rabu (28/2/2024) malam.

Baca Juga : Bawaslu Gandeng Basarnas Setelah Diduga Hilangnya Panwas Distrik di Mimika

Pada awalnya, Ace menyatakan bahwa masalah bansos mungkin dipolitisasi atau tidak dapat diselesaikan di Komisi VIII DPR.

Dia menjelaskan bahwa anggota DPR dapat melakukan pendalaman tentang apakah bansos dipolitisasi untuk memilih paslon tertentu. Ini karena, terus terang, hubungannya dengan bansos itu dapat ditemukan di Komisi VIII.Ace, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR, menyatakan

Menurut Ace, hasil survei yang dilakukan setelah Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 74% responden tidak menerima bansos, dan 24% yang menerima bansos terbilang kecil. Menurutnya, jumlah pemilih yang menerima bansos tersebar ke pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3.

“Ini saya sebutkan datanya, misalnya Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa dari responden itu 74% tidak menerima bansos. Yang menerima bansos sebanyak 24%. Dari 24% yangArtinya? Bansos ini diberikan kepada siapa pun yang memenuhi persyaratan, apakah dia warga negara nomor 01, 02, atau 03.03. Selain itu, data lanjutan menunjukkan bahwa jumlah orang yang tidak menerima bansos cukup besar, dengan 54% memilih 02.

Akibatnya, Ace menyimpulkan bahwa mereka yang tidak menerima bansos juga adalah mayoritas pemilih Prabowo-Gibran. “Artinya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima bansos pun mayoritas memilih 02.” Dia kemudian mengingatkan bahwa pernyataannya ini hanya dapat diterima jika masyarakat mau berpikir rasional dan melihat data survei yang objektif.

Ace juga meminta semua orang untuk berpikir secara objektif tentang masalah yang akan muncul di Pemilu 2024. Saya pikir masyarakat ingin maju dan berkumpul. Kita ingin bahwa mungkin ada kecurangan. Dan itu tidak hanya terjadi pada 02, 01, 03. Karena apa? Sekarang apaMenurutnya, tidak hanya pemerintahan pusat yang memiliki otoritas, tetapi juga kepala daerah yang memiliki otoritas lebih dari 02.

Ace kemudian menyoroti fakta bahwa seorang kepala daerah di daerah pemilihannya adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang melakukan mobilisasi ASN. Dia kemudian menyatakan bahwa kepala daerah PDI-P juga memobilisasi kekuatan kepala desa. Ace menyatakan, “Jadi yang ingin saya sampaikan dalam konteks kita pahami tata aturan yang kita sepakati, proses pemilu harusnya dilakukan secara independen oleh apa yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu).”

Loading

Silahkan Telusuri

Franz Magnis Suseno: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JAKARTA, BuletinKompas – Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis-Suseno menilai, Pemilihan Umum …