Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, berjanji untuk menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram untuk mendukung programnya, yaitu makan siang gratis.
Eddy Soeparno, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa dengan pemotongan subsidi BBM dan elpiji 3 kg, jumlah penerima subsidi di sektor tersebut akan dibatasi.
Eddy menyatakan bahwa ini dilakukan karena selama ini, penerima subsidi BBM dan elpiji 3 kg dianggap tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
Menurut Eddy, yang dikutip dari Kompas.com pada Jumat (16/2/2024), “Jadi, subsidi energi kita tahun lalu Rp500 triliun, dan tahun ini Rp350 triliun.”
“Volume terbesar”
Subsidi energi terdiri dari subsidi untuk 3 kg pertalite dan elpiji, tetapi masyarakat dapat membayar 80 persen dari itu.
Eddy juga menekankan bahwa orang kaya adalah penerima subsidi energi.
Akibatnya, dia menyatakan bahwa untuk mengurangi anggaran untuk program makan siang gratis, subsidi energi harus dioptimalkan.
Politikus Partai Amanat Nasional, atau PAN, itu menyatakan, “Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi.”
Untuk mencapai efisiensi, Eddy menjelaskan bahwa perbaikan data penerima subsidi energi adalah langkah pertama.
Kita harus menyempurnakan data penerima subsidi energi. Jadi, siapa yang memiliki hak? Misalkan orang miskin. Kedua lembaga berfokus pada bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu
hak,” katanya.
Selain itu, Eddy menyatakan bahwa peraturan yang berkaitan dengan penerima subsidi energi juga harus diperkuat.
Dengan demikian, orang tidak dapat membeli pertalite dan elpiji 3 kg di masa mendatang.
Namun, dia menyatakan bahwa saat ini setiap orang dapat membeli BBM pertalite dan elpiji 3 kg.
Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kekuatan di bidang aturan hukumnya. Eddy menyatakan bahwa kriteria yang berhak menerima subsidi energi akan diatur dalam undang-undang.
Dan kemudian buat hukuman, baik untuk mereka yang terus membeli energi bersubsidi atau untuk mereka yang menjual energi bersubsidi kepada umum.
Eddy menambahkan bahwa anggaran negara dapat dihemat jika kebijakan ini diterapkan karena kebutuhan akan subsidi energi akan otomatis berkurang.
Jika subsidi energi menurun, itu berarti penghematan APBN, yang mana
Selanjutnya, penghematan mungkin dapat digunakan untuk membiayai program tambahan,” katanya.
“Itu maksud saya bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis.”
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan subsidi energi, yang pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Karena itu, pembatasan jumlah individu yang dapat menerima subsidi akan menjadi fokus utama.
Eddy menyatakan, “Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang itu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi, subsidi energi, bukan subsidi BBM.”
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menjawab, “Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak.”
mengatakan bahwa dia telah memverifikasi informasi tersebut kepada Eddy.
Dia menyatakan bahwa program makan siang gratis tidak pernah direncanakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Drajad mengatakan kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024), “Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM, apalagi untuk membiayai program makan siang gratis.”
Drajad menyatakan bahwa karena Eddy memiliki mitra kerja di sektor energi, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM.
“Yang bersangkutan (Eddy Soeparno), sebagai pimpinan Komisi 7 DPR, tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM”, katanya.
Selain itu, Drajad menjamin bahwa dana untuk program makan siang dan susu gratis bukan
dari pemotongan pos APBN sebelumnya.
Dia menyatakan bahwa sumber pembiayaan baru yang belum terkumpul sebelumnya akan digunakan untuk membiayai program tersebut tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
Saya telah menyebutkan dua sumber yang relatif kecil, yaitu hak negara yang telah berlaku. Angkanya sebelumnya minimal Rp 90 triliun; kedua, perubahan satu peraturan memungkinkan pengeluaran sebesar Rp 116,4 triliun pada pertengahan tahun 2023. Kemungkinan sekarang lebih besar,” katanya.
