Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Ketua DPP PAN Saleh Daulay merespons soal kabar partainya mendapat jatah empat kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai, hal tersebut merupakan doa dan harapan untuk PAN berkontribusi di kabinet Prabowo-Gibran.
Diketahui, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa PAN mendapatkan jatah empat kursi.
“Kalau misal ada kader PAN yang menyebut empat, itu doa. Doa dan harapan,” kata Saleh, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Namun, dia menyebut jika PAN hanya mendapat jatah empat kursi menteri hal itu sangat biasa. Menurutnya, lebih masuk akal jika PAN mendapat enam kursi menteri.
“Tapi kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih tahu lima, enam, nah itu yang masuk akal,” ucap dia.
Sebab, Saleh menjelaskan partai di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan itu sudah tiga periode mendukung Prabowo. Sehingga, kursi yang didapat harus lebih besar ketimbang partai lain yang baru mendukung.
“Karena gini, selama ini kan PAN sudah tiga periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita dua periode kosong loh enggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini gitu,” jelas Saleh.
“Yang salah itu sebetulnya, kalau kami dapat lima itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam pilpres enggak ikut tiba-tiba dapat tiga itu kan enggak tepat, bener enggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu enggak tepat,” sambungnya.
Kendati demikian, dia menegaskan, bahwa PAN tidak akan mengintervensi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan kursi menteri.
“PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” imbuh dia.
BACA JUGA :
