Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Bobby Adhityo Rizaldi, anggota Komisi I DPR RI, menyatakan bahwa untuk melindungi data dari peretas, kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan Pusat Data Nasional (PDN) harus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Karena banyak kementerian dan lembaga belum mematuhi Perpres Nomor 95 Tahun 2018, khususnya poin tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, khususnya poin tentang arsitektur keamanan untuk SPBE yang berkoordinasi dengan BSSN.
Seperti yang ditunjukkan oleh peretasan tersebut, koordinasi antarlembaga negara dengan BSSN sesuai dengan kedua Perpres yang sudah diterbitkan tersebut diperlukan.
“Karenanya kami mendesak agar kementerian/lembaga itu melaksanakan saja (kedua) Perpres tersebut,” kata Bobby, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis 27 Juni 2024.
“Kalau yang terjadi pada hari ini kami yakin itu akan bisa ditangani lah, karena di seluruh dunia juga (ada) serangan siber lockbit 3.0 dan juga brain shipper ini di Amerika, di tempat lain, itu juga bisa ditangani. Mungkin memerlukan waktu saja,” lanjutnya.
Selain itu, Bobby mengatakan menjalankan kedua Perpres tersebut menjadi hal yang paling utama, agar dalam aspek arsitektur keamanan PDN tersebut dapat melibatkan BSSN.
“Bukan hanya setelah SPBE-nya. Jadi kalau ada kejadian seperti pemadam kebakaran, karena pendekatan keamanan siber itu harus by design, bukan seperti itu tadi, ada kejadian dulu kecelakaan insiden baru kita seperti berbenah diri baru setelah ada kejadian,” tegasnya.
Kementerian Kominfo melaporkan bahwa server Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih sepenuhnya dari gangguan peretas (hacker). Gangguan ini terjadi pada Kamis 20 Juni 2024 dan disebabkan oleh ransomware terbaru bernama Lockbit 3.0.
Baca juga : Bawaslu DKI Awasi Coklit di Apartemen Kawasan Pancoran Jelang Pilkada 2024
