Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Pemerintah berencana akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025 atau akan dilanjutkan oleh pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait hal itu, Fraksi PKS DPR menegaskan sejak 2021 hingga saat ini konsisten menolak kenaikan PPN tersebut.
BACA JUGA : HUT ke-49, IWAPI Perkuat Komitmen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
“Sejak tahun 2021, saat RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan menjadi undang-undang, Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan undang-undang tersebut,” demikian keterangan dari Fraksi PKS di DPR, Selasa (12/3/2024).
Disebutkan, adanya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) lah yang membuat kepastian adanya kenaikan PPN.
“Salah satu alasannya karena Undang-Undang HPP mengatur soal kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% secara bertahap,” jelas Fraksi PKS.
BACA JUGA : Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu saat Libur Hari Raya Nyepi 2024
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen di 2025 akan dilaksanakan pada Pemerintahan selanjutnya.
Dimana mayoritas masyarakat Indonesia telah menjatuhkan pilihannya kepada keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
“Pertama tentu masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, program yang dicanangkan pemerintah dilanjutkan termasuk kebijakan PPN,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (8/3/2024).
