Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Agus Pramusinto, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menekankan bahwa usulan penambahan kementerian Presiden terpilih Prabowo memerlukan penelitian ilmiah.
“Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga itu harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa pertimbangan tentang efisiensi dan efektivitas lembaga harus menjadi prioritas utama, karena penambahan kementerian hanya akan menimbulkan masalah baru bagi kinerja kabinet.
“Apalagi, sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada,” ucapnya.
Sebelum itu, Senin (6/5), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran harus menambah jumlah kementerian karena Indonesia adalah negara yang besar dan membutuhkan bantuan dari banyak pihak.
Dia percaya bahwa menambah kementerian akan menguntungkan karena Indonesia memiliki banyak target dan tantangan untuk diatasi.
“Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar,” kata Habiburokhman. Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang besar tidak seharusnya dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan politik
Baca Juga : Pilkada Jakarta 2024 Bertabur Tokoh Nasional
