Pasang Iklan di Buletinkompas.com
Penyandang disabilitas mencoblos di bilik suara saat PSU di TPS 4, Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Perlu Diperhatikan

JAKARTA, BuletinKompas – Bawaslu meminta KPU RI memperbaiki hak politik penyandang disabilitas selama pemilihan kepala daerah 2024 mendatang.

Hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pilkada mendatang menjadi perhatian utama, kata Rahmat Bagja, ketua Bawaslu.

Menurutnya, hal itu dimulai dengan pendataan administrasi yang lebih baik agar pemilih disabilitas dapat mendapatkan akses dan bantuan.

“Ke depan, masukan kepada KPU dalam masalah seperti ini perlu berbicara bagaiamana proses pemungutan suara yang bisa diakses bagi para penyandang disabilitas dimulai dari data administratif. Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) bisa mengecek seluruh pemilih yang ada, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ungkap Bagja.

Bagja menyatakan bahwa sensus yang dilakukan KPU setiap lima tahun sekali membutuhkan perbaikan data dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh jajaran KPU.

“Dengan adanya KPU bisa melakukan sensus lima tahun sekali, sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang memadai termasuk dalam memerhatikan penyandang disabilitas lebih baik kembali,” katanya.

Baca Juga : Mukhtarudin Meminta Pertamina Menjamin Keamanan Stok BBM Selama Lebaran 2024

Selain itu, Bawaslu akan memantau dan mengawasi hak pemilih dari kalangan disabilitas.

Dia mencontohkan bahwa ketika daftar pemilih sementara, atau DPS, diperiksa, tidak ditemukan berapa banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus.

Bagja berharap ada perbaikan yang dimulai dari Peraturan KPU menjelang Pemilihan Serentak 2024.

“Kita harus memperbaiki, mau tidak mau perbaikannya dari Peraturan KPU (PKPU) bagi penyandang disabilitas. Untuk itu perlu menyajikan data, sehingga Bawaslu juga dapat ikut membantu,” paparnya.

Bagja percaya bahwa anggota KPU memerlukan bantuan teknis, terutama KPPS yang dipilih dari warga sekitar TPS. Karena KPPS adalah warga sekitar TPS, Bagja juga mengingatkan bahwa mereka juga harus mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk dapat memberlakukannya.

Baca Juga : Mukhtarudin Meminta Pertamina Menjamin Keamanan Stok BBM Selama Lebaran 2024

Loading

Silahkan Telusuri

PDIP Siap Bentuk Poros Bareng PKB di Jakarta, Usung Andika Perkasa?

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan pihaknya siap …