Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Politik uang yang kontroversial dalam pemilihan langsung mendorong MPR untuk memilih presiden lagi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), wacana tersebut tidak menjawab masalah politik yang berkaitan dengan uang dalam pemilu.
“Kami melihat isu terkait politik uang itu bukan persoalan yang akan teratasi hanya dengan mengotak-atik metode pemilihan langsung/tidak langsung saja,” kata peneliti ICW Yassar Aulia.
ICW melihat bahwa pengaturan tata kelola pemilu dan partai politik di Indonesia menyebabkan praktik politik uang dalam pesta demokrasi. Selain itu, pendekatan kampanye yang sering digunakan di Indonesia menyebabkan persaingan logistik dan sumber daya, yang menghasilkan politik uang.
Faktor lain yang menunjukkan bahwa sistem pemilu langsung Indonesia masih melibatkan banyak politik uang adalah tingkat pengawasan yang kurang dari Bawaslu dan KPU. ICW juga menyoroti bahwa lembaga pemberantasan korupsi tidak bekerja dengan baik dalam hal ini.
“Ditambah lagi dengan ketidaksiapan kapasitas dari lembaga pengawal pemilu seperti Bawaslu dan KPU, ataupun tumpulnya taji institusi pemberantasan korupsi di Indonesia, wajar saja jika politik uang merupakan hal yang lumrah ditemui,” ujar Yassar.
Namun, ICW menolak gagasan bahwa presiden dipilih kembali oleh MPR akan menghilangkan politik uang. ICW mengatakan pemerintah harus mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika mereka ingin membenahi politik uang pemilu dengan serius.
“Jika ingin serius untuk membenahi politik uang, satu langkah awal yang sebetulnya sederhana tapi akan lebih berdampak adalah dengan segera mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” tutur Yassar.
Baca Juga : PKB Tunggu Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Sebelum Usung Anies di Jakarta
