Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT. Taspen (Persero) di Labuan Nababan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 26 April 2024.
Labuan Nababan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan kegiatan investasi palsu di PT Taspen.
“Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.
Hanya saja, Ali Fikri tidak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan saksi Labuan Nababan. Namun, setiap saksi yang dipanggil KPK, diduga menetahui soal perkara tersebut.
Diketahui, KPK telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi di PT Taspen ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka dimaksud.
Lembaga antikorupsi mentaksir jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. KPK saat ini masih menghitung jumlah pasti kerugian negaranya.
Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi berbeda. Di antaranya, kantor PT Taspen, kantor swasta di Office 8 Building SCBD pada Jumat 8 Maret 2024.
Untuk menyelesaikan kasus, penyidik menyita barang bukti dari kedua lokasi tersebut, termasuk catatan keuangan, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE).
Dua orang yang terkait dengan kasus ini juga telah dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK. Dilaporkan bahwa Antonius N S. Kosasih akan dipecat sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero) mulai tahun 2020 dan Ekiawan Heri Primaryanto akan dipecat sebagai Dirut PT Insight Investments Management.
KPK telah menyatakan bahwa mereka akan terus memberikan informasi tentang kemajuan dalam menangani kasus ini. Selain itu, KPK meminta masyarakat untuk terus mengawasi proses penanganan dugaan korupsi di PT Taspen.
Baca juga : MAKI Meminta Bantuan Mutasi PNS di Papua, Sindir Nurul Ghufron
