Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Menghadapi ancaman terorisme menjelang pemilihan kepala daerah dan pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan meningkatkan koordinasinya.
Kolonel Marinir Indrayanto, Subdit Penggunaan Kekuatan BNPT, mengatakan bahwa dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Tindak Pidana Terorisme.
Menurut keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, rakor tersebut dibuat untuk meningkatkan dan meningkatkan koordinasi penanggulangan terorisme dan untuk mencegah dan mendeteksi dini ancaman terorisme.
“Antisipasi dengan peningkatan dan penguatan koordinasi perlu dilakukan sehingga tercipta deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme,” ucap Indrayanto.
Dia menyatakan bahwa untuk mengurangi ketegangan dan mempertahankan stabilitas masyarakat selama pilkada dan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang, koordinasi pencegahan terorisme harus menjadi prioritas utama.
Menurut Indrayanto, pilkada dapat menyebabkan ketegangan, konflik, bahkan terorisme. Ini ditambah dengan fakta bahwa kelompok radikal terorisme telah mengubah pendekatan mereka dari pendekatan peluru (pendekatan peluru) menjadi pendekatan kotak suara (pendekatan suara).
Muhammad Syauqillah, akademisi dari Universitas Indonesia, juga percaya bahwa bekerja sama dan bekerja sama sangat penting untuk memerangi ancaman terorisme.
Dia menyatakan bahwa mencegah ancaman terorisme merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak pihak.
“Upaya dalam mencegah ancaman terorisme selain kontranarasi, penurunan konten intoleran radikal terorisme, dan mewaspadai pendanaan terorisme, yaitu dengan sinergisitas antarlembaga ataupun kementerian,” ungkap Syauqillah.
Terdapat dua pembahasan utama dalam rakor tersebut: tren dan ancaman tindak pidana terorisme tahun 2024; persiapan pemerintah untuk pilkada 2024; dan pelantikan presiden dan wakil presiden karena ancaman tindak pidana terorisme.
Rakor tersebut dihadiri oleh anggota TNI dari Korem dan Kodim di Kodam III Siliwangi, Lanal, dan Lanud Jawa Barat; anggota kepolisian dari Polrestabes, Polresta, dan Polres di Polda Jawa Barat; dan anggota Badan Kesbangpol dari kota dan kabupaten di Jawa Barat.
