Pasang Iklan di Buletinkompas.com
Politikus Partai Gelora Yadi Surya Diputra

Kekecewaan Kader Gelora Atas Anggaran Pemilu Yang Tidak Optimal Untuk Sosialisasi Partai Kecil

JAKARTA, BuletinKompas – Yadi Surya Diputra, politikus Partai Gelora, sangat marah atas anggaran penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, mencapai ratusan triliun dari gabungan KPU dan Bawaslu.

Yadi menyayangkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) telah digunakan secara tidak efisien.

Namun demikian, aplikasi yang diharapkan sebagai bentuk kemajuan yang mengontrol suara rakyat itu tidak berjalan sempurna.

“Saya kira Sirekap ini ide dari pengembangan Situng (Sistem Informasi Penghitungan) manual saat itu, yang manual kok lebih jago nggak ada deviasi yang cukup signifikan. Dan kita bisa mengadili diri kita dihadapan Situng saat itu,” ucap Yadi.

Selain itu, Yadi kecewa dengan penyelenggara pemilu yang terlalu terfokus pada pemilihan presiden.

Dalam rangka sosialisasi, Partai Gelora, yang didirikan sebagai partai politik pada Februari 2023, tidak dipublikasikan kepada umum hingga kampanye pemilu November 2023 dimulai.

“Nah ini Sirekap anggaranya lebih besar gila-gilaan penyelenggaraan pemilu itu di atas Rp 107 Triliun gabungan KPU dengan Bawaslu. Dan itu kemarahan saya partai kecil, kami ditetapkan sebagai parpol Februari 2023, kami nggak diapa-apain sampai kampanye November 2023,” tutur Yadi.

Sikap Yadi sejalan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Dia berpendapat bahwa Pemilu adalah tempat untuk perlombaan ide dan brain surgery para politisi.

Namun, jumlah orang yang memiliki party ID di Indonesia berada di bawah 50%.

Dia berpendapat bahwa dengan tidak adanya sosialisasi ini, masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengetahui caleg.

Baca Juga : Menkominfo Imbau Masyarakat Terima Hasil Pemilu 2024

Loading

Silahkan Telusuri

Soal Gibran Belanja Masalah di Jakarta, Heru Budi: Masih Ada yang Belum Tersentuh Selama Ini

JAKARTA, BuletinKompas – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan maksud ‘belanja masalah’ …