Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Arab Saudi akan menerapkan aturan ketat terkait visa pada tahun 1445 Hijriah/2024. Tujuannya adalah untuk mencegah orang yang memiliki visa non-haji untuk melakukan ibadah haji.
“Pak Dirjen (Hilman Latief) telah menegaskan bahwa visa haji adalah satu-satunya visa yang diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji. Tahun ini, pemerintah Saudi sangat ketat dalam hal ini,” kata Arsad di Jakarta, Sabtu, 27 April 2024.
Arsad menilai, langkah ini ditempuh, setelah insiden tahun lalu di Muzdalifah. Di mana, bus angkutan jamaah Indonesia mengalami keterlambatan karena jalanan dipenuhi oleh jamaah dengan visa ‘ilegal’.
“Kehadiran jamaah ilegal di jalanan antara Muzdalifah ke Mina telah menghambat pergerakan lalu lintas bus angkutan, mereka tidak punya tempat dan memenuhi jalan-jalan yang ada,” kata Arsad.
Kemudian, Saudi pun kejadian itu dengan akan menerbitkan kartu pintar (smart card) bagi jamaah. Kartu ini akan menandakan bahwa jamaah telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
“Ini merupakan cara yang jenius dari Kementerian Haji Arab Saudi untuk memilah mana jamaah yang resmi dan mana yang non-resmi atau gadungan,” kata Arsad.
Arsad juga mengingatkan orang-orang untuk waspada terhadap tawar-menawar keberangkatan haji tanpa antrean. Ia khawatir bahwa beberapa orang menawarkan visa ziarah atau pekerja, yang tidak sah untuk kegiatan ibadah haji.
“Visa yang hanya diakui untuk bisa melaksanakan ibadah haji adalah visa haji. Harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam kondisi sulit ini,” ujar dia.
Baca juga : Tanggapan Jusuf Kalla Soal Posisi Jokowi dan Gibran Jika Masuk Partai Golkar
