Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menolak laporan bahwa program makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan didanai dari dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Tidak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada, IKN sudah ada anggarannya,” kata Moeldoko kepada wartawan, Sabtu, 1 Juni 2024.
Menurut Moeldoko, pro dan kontra terhadap program Tapera muncul, lantaran masyarakat belum mengetahui program Tapera.
“Karena belum dipahami sebenarnya, kalau nanti ini setelah sosialisasi ini saya pikir masyarakat semakin paham,” kata Moeldoko.
Ia menegaskan, program serupa untuk pendanaan rumah yang dikelola pemerintah, sebenarnya sudah ada melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) khusus untuk ASN. Kemudian, Tapera ini diperluas jangkauannya, hingga menyasar masyarakat umum.
“Sesungguhnya ini sudah ada Bapertarum sebelumnya. Terus ada Tapera sebagai kelanjutan. Tapera ini diperluas yang tadinya hanya ASN, diperluas dengan pekerja dan mandiri swasta,” kata Moeldoko.
Moeldoko juga menyatakan bahwa Tapera adalah tabungan pekerja, bukan potongan gaji atau iuran. Jika Anda tidak terdaftar lagi sebagai peserta, seperti ketika Anda di-PHK, mengundurkan diri, atau pensiun, Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali dana ini.
Ia menegaskan bahwa Komite Tapera, yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan terdiri dari anggota Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan profesional, telah mengelola dana Tapera dengan cara yang transparan.
Moeldoko menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa semua orang memiliki rumah yang layak, dan ini telah dilakukan di banyak negara.
“Masyarakat perlu pahami, tentang perumahan bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara mengatur, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lain. Ini memang tugas negara,” kata dia.
Baca juga : Prabowo Temui PM Baru Singapura, Bahas Kerja Sama Pertahanan
