Ketua DPW PAN Eko Apresiasi Komisaris TKN Yang Mundur

09/11/2023 PEMILU 2024

Artikel Terkait

Eko Hendro Purnomo, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, menyambut baik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengeluarkan peraturan SK Menteri yang melarang direksi dan komisaris perusahaan BUMN untuk terlibat dalam kampanye politik. Menurutnya, untuk menjaga netralitas BUMN, langkah ini adalah yang tepat.

Saya berterima kasih atas tindakan tegas yang diambil oleh Menteri Erick Thohir melalui peraturan yang diterbitkan. Menurut Eko, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan netralitas BUMN dan meningkatkan fokus BUMN sebagai agen pembangunan dan bisnis, pada hari Kamis, 11 September 2023.

Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN ini mengucapkan terima kasih kepada para komisaris perusahaan swasta yang memilih untuk meninggalkan posisi mereka sebagai pejabat di perusahaan swasta. seperti Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang terdiri dari Roeslan Roeslani, Budiman Sudjatmiko, Muhammad Arief Rosyid Hasan, dan anggota panel baru.

Menurutnya, tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah BUMN menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan kelompok tertentu.

BACA JUGA : TKN Prabowo-Gibran Akan Adakan Pertemuan Malam Ini, Bahas Bobby?

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan TKN Prabowo-Gibran, termasuk Pak Roeslan, Pak Arief Rosyid Hasan, anggota panel barus, dan Mas Budiman Sudjatmiko, yang telah memberikan contoh terbaik untuk mundur sebagai pejabat BUMN ketika bergabung dengan tim kampanye paslon. Eko menyatakan bahwa pejabat publik lain harus menghormati etika ini.

Kami berusaha untuk memastikan bahwa BUMN terus menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen yang paling besar kepada negara. Jangan biarkan semangat mulia ini hilang dari perhatian dan justru dimanfaatkan oleh segelintir orang. Eko menekankan bahwa jika SK Menteri tidak memenuhi tuntutan politik yang signifikan, dia dan rekan-rekannya dari Komisi VI akan meminta pejabat publik yang bersangkutan untuk mundur atau dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Eko juga menjelaskan bahwa langkah-langkah ini penting untuk menunjukkan transparansi dan profesionalisme BUMN di mata perusahaan lain, bahkan perusahaan asing. Menurutnya, jika pejabat BUMN yang terafilisasi oleh salah satu tim kampanye paslon tidak mundur dari jabatannya, BUMN akan terindikasi menjadi logistik kampanye.

BACA JUGA : Annisa Pohan Akan Temani AHY Keliling Kumpulkan Suara