Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Koalisi Masyarakat Sipil meminta DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Ini karena revisi tersebut menuai banyak kontroversi dari masyarakat umum.
Muhammad Isnur, anggota Koalisi Masyarakat Sipil dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sangat menentang revisi UU Polri yang diusulkan DPR RI.
Isnur berpendapat bahwa pembahasan revisi UU Polri terlalu tergesa-gesa sehingga menghasilkan pasal-pasal yang dianggap serampangan. Dia juga menganggap bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga UU Polri itu sangat penting secara politik.
“Pembentukan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” ucapnya.
Di satu sisi, DPR masih memiliki banyak undang-undang lain yang mungkin lebih penting untuk dibahas. Ini termasuk UU PPRT, UU Perampasan Aset, UU Penyadapan, UU Masyarakat Adat, dan sebagainya.
“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga HAM negara,” ujar Isnur.
“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu pelaku dan juga perbaikan institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa mendatang,” sambungnya.
Baca Juga : Ridwan Kamil Bakal Maju Pilkada Jakarta Atau Jawa Barat?
