Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta evaluasi tentang pengendalian kekerasan bersenjata di Papua. Menurut Atnike Nova Sigiro, ketua Komnas HAM, evaluasi ini harus dilakukan pada tingkat operasi, komando, dan pengendalian keamanan dalam menangani kekerasan bersenjata di Papua agar kebijakan keamanan di Papua dapat diperbaiki.
“Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil,” ujar Atnike.
“Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan,” lanjutnya.
Menurut Atnike, jika negara menggunakan kekuatan berlebihan (overuse of force) tanpa mempertimbangkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, maka dapat terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, dia mengingatkan bahwa negara harus memiliki kemampuan untuk menjamin penegakan hukum yang adil bagi korban.
“Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban,” ujar Atnike.
Baca Juga : Yusril Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran
“Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua,” lanjutnya.
Komite Hak Asasi Manusia kemudian mengingatkan bahwa sejumlah kejadian kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua selama satu bulan terakhir menunjukkan kemungkinan bahwa seseorang dapat menjadi korban konflik tersebut.
Sebelumnya, pada 1 dan 8 April lalu, anak-anak terbunuh dalam pertempuran antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok sipil bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Danramil 1703-04/Aradide Oktovianus Sokolray, Komandan Rayon Militer di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, baru-baru ini dibunuh oleh OPM. Menurut Komnas HAM, dari beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi, sedikitnya sembilan orang luka-luka (empat warga sipil dan lima anggota TNI/Polri), delapan orang meninggal (lima anggota TNI/Polri, satu sipil dewasa, dan dua anak-anak), dan dua orang perempuan menjadi korban TPKS.
“Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum, serta penegakan hukum secara akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat demi tegaknya supremasi hukum,” ujar Atnike.
Baca Juga : Pandangan Istana Soal Peluang Pertemuan Jokowi-Megawati
