Pasang Iklan di Buletinkompas.com
Media Sosial Instagram

Konten Politik Mulai Dibatasi di Instagram?

JAKARTA, BuletinKompas – Sebagaimana dilaporkan The Hill pada 23 Maret 2024, Instagram telah membatasi konten politik, dan pengguna harus menonaktifkan fitur tersebut melalui pengaturan aplikasi.

Instagram kini membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti secara default, tetapi pengguna harus pergi ke pengaturan di bawah “preferensi konten” dan memilih “konten politik”.

Pada bulan Februari, Instagram mengumumkan bahwa mereka tidak akan merekomendasikan konten politik lagi.

“Kami ingin Instagram dan Threads menjadi pengalaman yang luar biasa bagi semua orang,” demikian bunyi postingan di blog Instagram bulan lalu.

“Jika Anda memutuskan untuk mengikuti akun yang memposting konten politik, kami tidak ingin memisahkan Anda dan postingan mereka, namun kami juga tidak ingin secara proaktif merekomendasikan konten politik dari akun yang tidak Anda ikuti.”

“Jadi kami memperluas pendekatan yang ada terhadap cara kami memperlakukan konten politik – kami tidak akan secara proaktif merekomendasikan konten tentang politik pada platform rekomendasi di Instagram dan Threads,” lanjut postingan blog Instagram tersebut.

Baca Juga : Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Perlu Diperhatikan

“Jika Anda masih ingin postingan ini direkomendasikan kepada Anda, Anda akan memiliki kontrol untuk melihatnya.”

Menurut Adam Mosseri, kepala Instagram, tujuan perubahan kebijakan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana berinteraksi dengan konten politik sambil mempertimbangkan preferensi masing-masing orang tentang konten tersebut.

Dalam sebuah pernyataan email kepada The Hill, Dani Lever, juru bicara Meta, perusahaan induk Instagram dan Threads, menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak memengaruhi postingan dari akun yang dipilih orang untuk diikuti. Hal ini berdampak pada rekomendasi sistem, dan jika masyarakat ingin lebih, mereka dapat mengontrolnya.

“Pengumuman ini merupakan perluasan dari upaya kami selama bertahun-tahun mengenai cara kami mendekati dan memperlakukan konten politik berdasarkan apa yang orang-orang katakan kepada kami bahwa mereka menginginkannya,” tambah Lever.

“Dan sekarang, orang-orang akan dapat mengontrol apakah mereka ingin jenis postingan ini direkomendasikan kepada mereka.”

Baca Juga : Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Perlu Diperhatikan

Loading

Silahkan Telusuri

Sahroni DPR Sebut Digitalisasi Perizinan Event Bakal Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, BuletinKompas – Polri baru saja meluncurkan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event yang turut dihadiri …