Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa kerugian negara mencapai Rp300 miliar.
“Bahwa Penyidikan perkara ini bergulir sejak September Tahun 2023, KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp300 miliar rupiah,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya dikutip, Kamis 4 Juli 2024.
Dalam proses penyidikan, penyidik KPK telah menyita enam rumah dan dua apartemen milik tiga tersangka di wilayah Jabodetabek. KPK mentaksir nilainya mencapai Rp30 miliar.
Selain itu, penyidik KPK juga telah menyita uang tunai dari tersangka dan rekan bisnis tersangka sebesar Rp1.540.200.000.
Ada juga penyitaan dari rekan bisnis para tersangka berupa robot pembasmi virus Covid-19 senilai Rp500 juta; sepuluh face recognation access control terminal senilai total Rp350 juta; tiga unit kendaraan roda empat (satu truk boks dan dua mobil van); dan satu unit kendaraan roda dua.
KPK mengungkapkan biaya angkut dalam distribusi APD terkait penanganan pandemi Covid-19 melebihi batas standar. Di mana, nilai anggaran proyek mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.
Karena itu, KPK belum mengungkap identitas tersangka dan detail lengkap kasus kepada publik. Identitas tersangka secara keseluruhan akan diumumkan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan dilakukan.
Tiga orang, SLN sebagai dokter dan dua pihak swasta ET dan AM, dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan selama penyidikan.
Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa lima orang lainnya telah diberlakukan pencegahan di luar negeri pada November 2023 lalu.
Mereka terdiri dari Advokat A Isdar Yusuf, dua PNS Budi Sylvana dan Harmensyah, dua pihak swasta Satrio Wibowo dan Ahmad Taufik, dan seorang Advokat. KPK belum mengumumkan perpanjangan masa pencegahan.
Baca juga : KPK Memanggil Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN, Terkait Korupsi LNG Pertamina
