Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyindir tindakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengalokasikan dana untuk membantu memutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia berinisial ADM. MAKI menganggap tindakan tersebut tidak masalah.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengirimkan sindiran kepada Nurul Ghufron melalui surat untuk meminta bantuan dalam memutasi salah seorang PNS dari Papua ke Jawa.
“Saya hari ini ke sini menjadi pemohon bantuan kepada pak Nurul Ghufron memasukkan surat karena saya dapat aspirasi dari salah satu PNS perempuan di Papua Barat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dia sudah bekerja sejak tahun 2021 berdinas dan ingin mutasi ke Jawa mengikuti suaminya tapi sampai sekarang enggak bisa,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 26 April 2024.
Menurutnya, Ghufron merupakan pribadi yang baik dengan mau menolong PNS untuk dimutasi. Ia membantah surat tersebut merupakan sindiran untuk Ghufron.
“Saya bangga pak Ghufron begitu baik bisa mengurus-urus mutasi dan ini bukan meledek ya dan tidak menuduh pak Nurul Ghufron menjadi biro jasa pengurusan mutasi, apalagi makelar ya, bukan, karena ini pak Ghufron orang yang sangat baik mengurus mutasi-mutasi,” tutur Boyamin.
Boyamin turut mencantumkan identitas PNS yang ingin dimutasi dan memperlihatkan surat tanda terima dari pihak KPK
“Beliau orang baik, meluangkan tenaga dan pikiran meskipun sibuk sebagai Wakil Ketua KPK masih menyempatkan urus mutasi orang. Ini betul-betul tulus. Jadi, bukan meledek apalagi mengejek,” tandasnya.
Untuk diketahui, pada Kamis, 2 Mei 2024, Ghufron akan menghadapi sidang kode etik di Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi ADM, pegawai Kementan.
Baca juga : Pemilik Kendaraan di Wilayah DKI Jakarta Disarankan Bergarasi dan Uji Emisi Dengan Adanya UU DKJ
