Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
Massa Mimbar Demokrasi Perempuan menyuarakan situasi Pemilu 2024 di depan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menilai banyaknya fakta di lapangan terkait keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada salah satu paslon.
Di lokasi, Jumat (9/2/2024), pukul 10.35 WIB terlihat sekitar ratusan perempuan berkumpul di depan Monas. Mereka kompak mengenakan baju berwarna ungu.
Mereka membawa bunga serta spanduk aspirasi. Spanduk itu bertuliskan ‘Mimbar Demokrasi Perempuan Mendesak Presiden Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemilu.
“Kami dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM harus turun ya untuk ikut menyuarakan situasi menuju pemilu yang sudah tidak baik-baik saja ya. Jadi kami mendapatkan banyak sekali fakta di lapangan bahwa ada proses-proses yang tidak sesuai dengan jalan atau arah yang sbnrnya audah diampuh oleh Undang-undang maupun peraturan yang berlaku,” kata Anggota Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM Mike Verawati.
Vera menilai Jokowi sebagai pemimpin negara secara terang-terangan melakukan keberpihakan kepada paslon tertentu. Menurutnya, Jokowi juga menggunakan kewenangannya untuk memberi jalan kepada pemenangan paslon tertentu.
BACA JUGA : Kemenag Adakan Doa Bersama Kelancaran Pemilu
“Kita juga melihat adanya suara-suara yang sudah mengingatkan presiden dari akademisi, dari para cendikiawan dari kelompok-kelompok lainnya tidak diindahkan. Karenanya, hari ini perempuan yang bergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM juga turun untuk menyuarakan bahwa presiden harus menghentikan kewenangannya kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam hal pemilu ini,” jelasnya.
Dia mengatakan hal itu ditujukan agar pemilu berjalan dengan jujur dan berintegritas. Para demonstran mendesak Jokowi untuk bersikap netral dalam pemilu.
“Sikap dan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi justru menodai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Selain itu juga dibalik itu semua harusnya Jokowi berada dalam posisi yang mendukung agar pemilu ini berjalan dengan adil, bersih tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri,” ucapnya.
Vera menyebut pihaknya menyerukan bahwa pemilu digunakan sebagai momentum untuk membangun melakukan perubahan yang baik bagi negara ke depan. Namun, ia menyoroti pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh memihak.
“Tapi sayangnya sampai detik ini presiden masih melakukan hal-hal yang justru itu melakukan pelanggaran, dan statement yang melukai kami semua sebagai bangsa adalah statement presiden bahwa presiden boleh memihak, menjadi juru kampanye. Tapi presiden tidak melihat pasal yang juga mengatur bahwa mereka yang punya batasan saudara mulai dari yang terdekat sampai dengan urutan ketiga atau ke atas itu tidak boleh melakukan keberpihakan karena itu bagian dari nepotisme,” pungkasnya.
BACA JUGA : Penjabat Kepala Desa Ragung Mengaku Diintimidasi 2 Pejabat Elite
