Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Dia menilai pidato Megawati dalam Rakernas V PDIP, pada Jumat 24 Mei 2024 ditujukan untuk internal partai.
“Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP, karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP,” kata Ari kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
Dia menyampaikan Jokowi sedang beraktivitas di Istana Kepresidenan Yogyakarta saat Megawati menyampaikan pidatonya. Ari mengatakan Jokowi membagikan sembako kepada masyarakat di sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta.
“Saat pidato tersebut disampaikan, Presiden masih ada kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta,” ujarnya.
“Bahkan, sore tadi, sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel,” sambung Ari
Selain itu, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.
Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.
“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya.
BACA JUGA :
