Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, di akhir Mei partainya akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-IV. Di mana, akan ada evaluasi dan merumuskan sikap politik partainya dalam pemerintahan ke depan.
Terkait hal tersebut, pengamat politik Airlangga Pribadi mengatakan, memang banyak pihak menunggu langkah PDIP. Apakah bergabung atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, jika seandainya opsi bergabung hal ini tak akan menjadi hambatan lantaran Prabowo mempunyai relasi politik yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dibangun sejak 2009.
“Sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan yang ditandai akan dilakukannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan arah kerjasama antara dua kekuatan politik tersebut,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (23/4/2024).
Selain itu, menurut akademisi Universitas Airlangga (Unair) ini, situasi geopolitik global dan domestik saat ini akibat pasca pandemi Covid-19 serta berbagai potensi perang yang terjadi, diperlukan langkah keseimbangan politik di Indonesia.
“Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik,” jelas Airlangga.
Dia melihat, sikap Prabowo untuk tak melakukan aksi ke jalan saat pembacaan putusan MK, situasi politik ini serupa sepertinya juga menjadi kalkulasi yang menjadi pertimbangan dari PDIP dalam menimbang posisi politiknya.
“Hal tersebut sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo ekonomi politik dunia,” ungkap Airlangga.
Selain itu, terkait situasi demokrasi yang dipandang mengalami krisis, PDIP bisa tetap melakukan di dalam pemerintahan.
“Dengan mengambil opsi di luar oposisi politik, PDI Perjuangan menjaga agar partai jangan sekedar mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Sehingga legitimasi pemerintah untuk menangani kondisi krisis akan tetap terjaga,” jelasnya.
“Jalan politik yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan jika benar bergabung dengan koalisi pemerintah adalah tetap mengawal dan memberi masukan dalam relasi yang lebih dekat dengan pemerintah terkait dengan isu-isu demokrasi, sekaligus berkontribusi sebagai bagian yang memiliki otoritas politik dan melakukan eksekusi politik dalam posisi sebagai bagian dari lembaga eksekutif,” ungkap Airlangga.
Selain itu, dia melihat sebagai pemenang Pilpres 2024, PDIP mempunyai nilai tawar politik yang tinggi, di mana sangat menguatkan koalisi pemerintah dalam pengelolaan negara dalam pemerintahan yang akan terbentuk.
“Hal yang menjadi catatan adalah pada momentum yang tepat bagi arah terbentuknya negosiasi dan rekonsiliasi politik diantara PDI Perjuangan dengan koalisi pemenang Pilpres 2024,” pungkasnya.
BACA JUGA :
