Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia

JAKARTA, BuletinKompas – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kuliah umum di depan 350 mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Dia menyampaikan, di era saat ini, para pejabat bisa berperan dan mengubah banyak hal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial (medsos) sebagai cara …

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menargetkan, Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dapat naik ke rapat paripurnakan pada 4 April 2024 mendatang. “Sehingga pada tanggal 4 April sudah bisa diparipurnakan di DPR. Jadwal ini tentatif. Ini bisa diterima, Pak ya. Pemerintah, DPD, dan teman-teman DPR. Bisa ya,” kata Supratman pada …

JAKARTA, BuletinKompas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara), Kalimantan Timur, bisa dipercepat. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN. Karena itu, Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan …

JAKARTA, BuletinKompas – Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta kepada majelis sidang terkait pengadaan server sistem digital KPU untuk tidak dipublikasikan. Tenaga Ahli dari KPU RI Luqman Hakim mengatakan bahwa dalam pengadaan server itu terdapat informasi yang bisa membahayakan publik. Di samping itu, menurut dia, KPU pun kerap …

JAKARTA, BuletinKompas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar program mudik gratis untuk masyarakat pada momen Lebaran 2024. Sejumlah armada yang bakal mengangkut para pemudik mulai disiapkan. Kepala Dinas Perubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tersedia 259 armada bus saat arus mudik dan 210 armada bus saat arus balik bagi masyarakat yang bakal mengikuti mudik gratis. Adapun mudik gratis …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan turut membahas aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak banyak pelintiran. “Pemerintah sudah melakukan langkah awal secara proaktif yaitu mulai April ini kami menjelaskan betul isu masalah aglomerasi ini supaya tidak diplintir ke mana-mana, kami lihat sudah …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur disebut mewah. Dia mengatakan luas rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dibandingkan di Widaya Chandra, Jakarta. Bahkan, kata dia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeluhkan kecilnya ukuran rumah dinas menteri di IKN. …

JAKARTA, BuletinKompas – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut buka suara terkait isu Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk presiden. Menurutnya, kedepannya Gubernur DKJ tetap dipilih oleh rakyat. Diketahui, DKJ sendiri merupakan perubahan status dari DKI Jakarta setelah berpindahnya ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). DK Jakarta akan tetap berdiri sebagai kota besar dan dipimpin seorang Gubernur. “Sikap …

JAKARTA, BuletinKompas – Lembaga think thank energi global EMBER mengklaim angka emisi gas metana tambang batu bara (coal mine methane) di Indonesia belum dilaporkan dengan akurat. Studi independen menggunakan data satelit dan tambang menyebut, emisi gas metana dari tambang batu bara di Indonesia mencapai 6-7 kali lebih besar dibandingkan estimasi resmi. Sedangkan, estimasi EMBER Climate menunjukkan bahwa tingkat emisi tersebut …

JAKARTA, BuletinKompas – Pemerintah berencana akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025 atau akan dilanjutkan oleh pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terkait hal itu, Fraksi PKS DPR menegaskan sejak 2021 hingga saat ini konsisten menolak kenaikan PPN tersebut. BACA JUGA : HUT ke-49, IWAPI Perkuat Komitmen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan “Sejak tahun 2021, …