Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan tindakan yang diambil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Lucius Karus, seorang peneliti legislasi Formappi, mengatakan bahwa sejak awal, DPD RI tidak pernah memiliki wewenang atau tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah pemilu.
“Kalau dilihat dari Wewenang dan Tugas DPD sebagaimana diatur dalam UU MD3 nampaknya urusan Pemilu ini tidak termasuk dalam bidang yang secara langsung menjadi tugas mereka,” jelasnya.
Baca Juga : Penyebab Partai NasDem & PPP Tidak Ikut Serukan Hak Angket
Ketentuan saat ini menyatakan bahwa tanggung jawab dan fungsi pengawasan DPD hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, seperti pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
Selanjutnya, mengawasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, dan pelaksanaan APBN.
Muhammad Rullyandi, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jayabaya, juga menyatakan hal yang sama. Peraturan Tata Tertib DPD dan Undang-Undang MD3 tidak memberikan DPD landasan hukum untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu.
“Sehingga dengan demikian Pansus DPD soal kecurangan pemilu adalah tindakan DPD yang inkonstitusional,” kata Muhammad Rullyandi.
Dia juga menyatakan bahwa tidak ada landasan hukum yang memberikan DPD otoritas untuk membentuk pansus pemilu, seperti yang diatur dalam Pasal 286 ayat 3 UU MD3, yang mengatur pelaksanaan Hak Anggota DPD dalam pengaturan Tata Tertib DPD.
Oleh karena itu, Rullyandi berpendapat bahwa pembentukan pansus oleh DPD juga merupakan pelanggaran tata tertib.
Baca Juga : Aksi Damai Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia Menolak Hak Angket
