Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Dalam APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi hanya Rp 5,5 triliun yang telah digunakan hingga saat ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, memberikan pernyataan tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa serapan anggaran masih rendah karena proyek infrastruktur di IKN berjalan bertahap dan membutuhkan waktu. Ia menjelaskan bahwa untuk proyek baru yang dikontrak, serapan anggaran tidak mungkin maksimal karena dapat menyebabkan masalah.
“Misal yang baru kontrak enggak mungkin langsung serapannya banyak. Mungkin nanti kalau ada progres dia mengikuti. Karena kalau belum apa-apa duitnya ditarik dulu kan masalah nanti,” ucap Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/6/2024).
Sementara untuk proyek yang sudah lama dikontrak, ia menjamin bahwa realisasi anggaran pasti tinggi. Salah satunya pembangunan IKN Batch 1 yang terlaksana mulai 2020 sampai Maret 2023.
Proyek itu mempunyai total 40 paket dengan total pagu terkontrak atau pekerjaan fisik dengan nilai mencapai Rp 24,8 triliun. Pembanguannya meliputi Istana Presiden dan lapangan upacara, Sumbu Kebangsaan Tahap I, dan Bendungan Sepaku Semoi.
“Kalau Batch I progres sudah tinggi. Pasti nariknya (realisasi anggarannya) tinggi,” jelas Zainal.
Walhasil meski realisasi belanja 2024 masih minim, Zainal memastikan bahwa pembangunan IKN masih berjalan sesuai target. “Masih sesuai jadwal. Nature-nya (tren realisasi serapan anggaran) memang begitu,” imbuhnya.
Serapan anggaran untuk total Rp 40 triliun anggaran pembangunan IKN baru mencapai angka Rp 5,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran itu dibagi dua kegunaan.
“Tahun ini dari Rp 40 triliun yang tadi saya sampaikan baru dibayarkan Rp 5,5 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Untuk pembangunan fisik, anggaran sebesar 36,7 triliun hanya digunakan 3,4 triliun untuk pembangunan wilayah Istana dan kantor kementerian, rumah susun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara VVIP, dan perbaikan wilayah Bendungan Sepaku Semoi. Kedua, anggaran untuk pembangunan non-fisik sebesar Rp 3,3 triliun hanya digunakan sebesar Rp 2 triliun untuk perencanaan koordinasi kegiatan, pemetaan dukungan pengamanan, dan operasional Otorita IKN.
Baca juga : Menghabiskan Waktu Di Melaka Membantu Meningkatkan Hubungan Kultural Indonesia-Malaysia
