Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Kepolisian telah melakukan sejumlah langkah antisipasi pengamanan demonstrasi yang rencananya digelar selama tiga hari berturut-turut di beberapa titik, mulai dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran menyatakan total ada sebanyak 4.992 personel yang dikerahkan untuk mengawal keseluruhan dinamika unjuk rasa sengketa pemilu 2024.
BACA JUGA : DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Jakarta Hanya Satu Putaran, Pemenang Tak Perlu 50+1
“Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah persuasif, edukatif terus kita kedepankan. Ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti yang disampaikan Kapolri, jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan sepanjang tidak anarki. Kita akan terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar Fadil di kantor KPU RI, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
Aksi unjuk rasa rencananya dilakukan secara berturut-turut mulai hari ini, Senin (18/3/2024) hingga Rabu (20/3/2024). Adapun titik pengamanan, menurut Fadil, masih sama seperti momen pemilu sebelumnya.
“Di penyelenggara pemilu ada KPU, Bawaslu, DKPP. Tentunya terkait dengan sengketa pemilu kita akan mengamankan MK, dan manakala ada masyarakat yang ke rumah rakyat DPR RI juga akan kita siapkan pengamanan,” kata Fadil.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo menambahkan, pihaknya siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.
“Jumlah personel yang disampaikan pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri Satgaspus atau pusat, Mabes Polri, dan juga Satgas Daerah yaitu Polda Metro Jaya,” kata Trunoyudo.
Menurut Trunoyudo, eskalasi kondisi unjuk rasa sejauh ini terpantau masih aman dan terkendali. Dia pun berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang tetap bergandengan tangan, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.
“Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu rekan-rekan media juga monitor. Tentu yang disampaikan tadi, terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum, tentu sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Artinya segala sesuatu yang mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan,” ujar Trunoyudo.
“Namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan. Karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku,” Trunoyudo menandaskan.
PILIHAN EDITOR :
