Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membuat pernyataan resmi tentang rencana hak angket DPR yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Waktum PPP Amir Uskara menyatakan bahwa rencana hak angket hanya dibicarakan secara lisan hingga saat ini. Ia menyatakan bahwa belum ada langkah konkret atau proses administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan hak angket di DPR.
“Ini persoalannya, kami lihat bahwa hak angket ini baru beredar di luar kemarin di paripurna baru disampaikan secara lisan, belum ada proses pergerakan tingkat bahwa proses adminitrasi yang dibutuhkan untuk sebuah hak angket,” kata Amir.
Baca Juga : Pentingnya Literasi Digital Untuk Bentengi Diri Dari Paparan Konten Negatif
Selain itu, Wakil Ketua MPR itu menyatakan bahwa hak angket belum menjadi prioritas utama karena PPP saat ini berkonsentrasi pada penghitungan suara di masing-masing Dapil.
“Kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing, karena setelah itu akan mengambil sikap terkait apa yang beredar selama ini,” ujar Amir.
Meskipun demikian, sebelum memutuskan tentang hak angket, Amir mengakui bahwa pihaknya juga mempertimbangkan bahwa PPP masih bagian dari pemerintah.
“Cuma kami perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini memang posisinya di dalam pemerintahan. Artinya PPP punya dua orang menteri di kabinet bahkan ada satu wamen, bahkan ketua umum kami juga adalah utusan presiden,” kata Amir.
Namun, Amir menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mempermasalahkan hak angket jika kecurangan Pemilu 2024 ditemukan sangat penting.
Baca Juga : Ngeri! Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri Loncat dari Lantai 21 Apartemen
