Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – KH Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, mengimbau seluruh bangsa untuk menjadikan Ramadan sebagai cara untuk mengurangi panas tahun politik. Untuk memajukan negara, kemampuan harus diubah menjadi kerja sama.
“Hasil Pemilu tentu memuaskan pemenang, namun juga mendatangkan ketidakpuasan bagi mereka yang kalah. Untuk itu, dengan ketenangan hati dalam Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk introspeksi demokrasi kita,” tutur KH Chriswanto.
KH Chriswanto memperkirakan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi yang paling mahal karena akumulasi dana politik sejak Reformasi.
Menurut Bank Indonesia (BI), peredaran uang yang terkait dengan aktivitas politik pada Pemilu 2024 mencapai Rp8.739,6 triliun pada Februari 2024. Angka ini meningkat 5,3% dibandingkan Februari tahun sebelumnya.
Ia mengimbau semua pihak untuk mempertimbangkan apakah politik uang, juga dikenal sebagai korupsi elektoral oleh KPK, dapat membahayakan demokrasi. Menurutnya, “Praktik korupsi menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan, bahkan masyarakat mempertanyakan benarkah demokrasi membawa kemakmuran. Karena pembangunan terhambat dengan praktik korupsi.”
Baca Juga : Optimis Prabowo-Gibran: Investasi Bisa Meningkat di Indonesia
Pasca-pemilu 2024, KH Chriswanto menekankan upaya untuk menyatukan berbagai kelompok yang berkompetisi dalam pemilihan presiden dan legislatif. KH Chriswanto mengatakan bahwa semua orang harus menerima pemenang dengan lapang setelah kompetisi berakhir. Pada langkah berikutnya, sumber daya difokuskan untuk membangun kembali negara.
Untuk mengakui bahwa ada perbedaan, ia meminta pemenang pemilihan presiden dan legislatif untuk menerapkan program kerjanya. Demokrasi memungkinkan perbedaan untuk menguntungkan, karena oposisi juga dihargai jika memberikan kritik yang konstruktif.
“Oposisi harus didudukkan sesuai porsinya yakni mengawal proses pembangunan dan memberi saran bahkan kritik, agar pembangunan tepat sasaran. Dalam oposisi pun harus fair bila pemerintah memang berhasil dalam melaksanakan programnya,” tutur KH Chriswanto.
Demokrasi yang mengutamakan Pancasila tidak terdiri dari hujat dan kritik, serta tidak memungkinkan untuk mengapresiasi tindakan baik pemerintah.
Kolaborasi dan rekonsiliasi ini penting karena pemerintah akan menghadapi masalah ekonomi karena geopolitik yang tidak menentu dan bencana hidrometeorologi yang semakin berbahaya karena perubahan iklim.
Jika semuanya diatur dengan benar dan diimbangi, berbagai masalah nasional dan internasional dapat diselesaikan. Menurut KH Chriswanto, karena tidak ada oposisi, pemerintah tidak memiliki alat untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan.
Baca Juga : Optimis Prabowo-Gibran: Investasi Bisa Meningkat di Indonesia
