Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan bahwa pusat sedang mempertimbangkan kemungkinan kerawanan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2024.
Heru menjamin bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan melakukan evaluasi potensi kerawanan dalam Pilkada Jakarta.
“Pasti dengan Forkopimda akan dianalisis kerawanan itu ya,” kata Heru.
Selain itu, Heru menyatakan bahwa dia juga akan melakukan pemeriksaan kerawanan Pilkada Jakarta bersama dengan Bawaslu dan KPU, yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya terus mewaspadai kemungkinan kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Bagja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pilkada Jakarta sebelumnya, termasuk politisasi SARA dan hoaks. Oleh karena itu, Bawaslu telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemungkinan kerawanan dalam pemilihan.
“Kami kan mengambil itu dari sejarah Pilkada Jakarta. Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots (akar rumput) yang kami lihat pada Pilkada di Jakarta sebelum ini,” kata Bagja.
Selain itu, ia menyatakan bahwa situasi di Jakarta saat ini, yang sedang mengalami transisi dari status Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, juga harus diperhatikan.
“Dengan jumlah penduduk dan juga kondisi geografis yang padat, maka itu perlu diperhitungkan betul untuk melihat, dan itu yang menjadi salah satu unsur kenapa Jakarta masuk di empat dimensi tersebut,” ucap Bagja.
Menurut Bagja, berdasarkan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Jakarta menempati posisi pertama dengan skor 88,95, yang berarti bahwa kota tersebut berada dalam kategori tinggi.
Selain itu, untuk dimensi sosial politik, Jakarta memperoleh skor 78,27, yang berarti bahwa kota tersebut berada dalam kategori tinggi. Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, skornya mencapai 92,36, sedangkan dimensi kontestasi mencapai 96,09 dan dimensi partisipasi mencapai 87,01.
Baca Juga : Puan Sebut Kemungkinan Adanya Poros Baru PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta 2024
