Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, ada instrumen hukum yang sengaja menargetkan dirinya. Ia pun menyebut kasus Harun Masiku.
“Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai Sekjen , dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam menarget saya,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024).
BACA JUGA : Mendagri Bantah Isu Pj Gubernur Aceh Dicopot Karena Prabowo-Gibran Kalah
Menurut Hasto, pada persidangan terbukti ia tak terlibat kasus Harun Masiku, namun kasus itu terus diupayakan terus agar dikaitkan dengannya.
“Tapi itu diupayakan untuk mengunci saya agar tidak bersikap kritis terhadap pemilu,” kata dia
“Untuk mengunci (betul), di pengadilan saya sudah jelaskan terkait hal terkait Harun Masiku dan tidak ditemukan suatu fakta yang berkaitan dengan saya,” sambung Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, kasus Harun Masiku makin dikaitkan dengan dirinya sejak ia mengkritisi kecurangan Pemilu dan juga Presiden Joko Widodo.
“Sekarang ketika saya mempersoalkan kecurangan pemilu, mengkritisi Pak Jokowi, ketika parpol yang bersama gerbong Prabowo-Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan selalu Harun Masiku seolah-olah dikaitkan dengan saya padahal tidak ada kaitannya,” pungkasnya.
Harun Masiku ditetapkan menjadi buron KPK dalam kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui metode pengganti antar waktu (PAW). Harun menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
Namun saat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Januari 2020, Harun Masiku kabur. Kemudian pada akhir Januari 2020, KPK memasukkan nama Harun Masiku sebagai buron.
Tak hanya itu, Harun Masiku juga menjadi buronan internasional setelah masuk dalam daftar red notice Interpol pada pertengahan 2021.
BACA JUGA : Golkar Bukan PSI, Peluang Gibran Jadi Ketum Diprediksi Sulit
