Arsip Tag: Politik

Ketua MPR: Saat Ini Tidak Ada Amandemen UUD 1945

JAKARTA, BuletinKompas – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, atau Bamsoet, menjamin bahwa selama masa jabatan 2019-2024, tidak akan ada amandemen UUD 1945. Selain itu, politisi Partai Golkar ini membantah keputusannya untuk meminta MPR menyelenggarakan pemilihan presiden. “Kami sudah mengutuskan amendemen itu tidak ada, apalagi mengubah sistem pemilihan presiden di MPR,” kata Bamsoet saat Silaturahmi Kebangsaan yang dilakukan pimpinan …

Lanjut »

Zulhas: Proses Perubahan Kapolda Jateng Menjadi Irjen Kemendag

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan

JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Perdagangan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi sedang mempersiapkan diri untuk menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan. Ini adalah apa yang disampaikan Zulhas saat membuka Rakorwil PAN Jawa Tengah di Semarang pada hari Sabtu, 8 Juni 2024. “Sedang proses untuk Irjen Kemendag, sudah hampir selesai,” …

Lanjut »

27 RUU Kabupaten/Kota Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024

JAKARTA, BuletinKompas – Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024, 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disahkan. “Apakah 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang rapat Paripurna, Kompleks …

Lanjut »

Dasco: DPR Akan Awasi Pembahasan RUU Polri Soal Penyadapan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco.

JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Dasco, Wakil Ketua DPR RI, prosedur penyadapan yang diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan terus diperiksa. DPR akan membuat sistem pengawasan yang lebih kuat, dan dia meminta polisi untuk membuat undang-undang tentang penyadapan. “Iya tentunya nanti kita akan buat mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan kita juga minta …

Lanjut »

Gerindra Mengusulkan Kang Emil Dalam Pilkada Jakarta

JAKARTA, BuletinKompas – Dasco, ketua Harian Partai Gerindra, menyatakan bahwa partainya akan merekomendasikan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. “Bahwa kemudian soal posisi Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberi rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelum Kang Emil, nama …

Lanjut »

Statement Prabowo Subianto: “Yang Tidak Dukung Jangan Ganggu”

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri Qa­tar Economic Forum di Doha, Rabu (15/4/2024).

JAKARTA, BuletinKompas – Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto “yang tidak dukung jangan ganggu” dipastikan bukan bagian dari antikritik. Prabowo hanya mau pihak oposisi di pemerintahannya nanti nggak sekadar asbun alias asal bunyi. Prabowo mau, kritik yang konstruktif, bukan asal beda, apalagi karena kebencian. Begitu penjelasan yang disam­paikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Seperti diketahui, dalam Rakornas PAN di Jakarta, …

Lanjut »

DPR Mengusulkan Jumlah Kementerian yang Diberikan Ke Presiden Pada Rapat Baleg

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas

JAKARTA, BuletinKompas – Panja Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara sedang melakukan pertemuan untuk membuat draf RUU Kementerian Negara. Fokus rapat kali ini adalah mengurangi jumlah 34 kementerian yang tercantum dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara. Aturan terbaru mengubah jumlah kementerian dari 34 menjadi presiden sepenuhnya. “Saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuma menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 (jumlah kementerian) …

Lanjut »

Ini Alasan Mahfud MD Menolak Revisi UU MK

JAKARTA, BuletinKompas – Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) adalah aneh. Dia berpendapat bahwa revisi UU MK itu malah dapat mengancam independensi hakim, terutama dalam hal aturan peralihan. “Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi. Kenapa? Orang ini secara halus ditakut-takuti, kamu …

Lanjut »

Pakar Hukum Tata Negara: Kritik Konstruktif Akan Menguntungkan Oposisi

JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Prof Juanda, pakar hukum tata negara, istilah “oposisi” tidak ditemukan dalam sistem presidensial Indonesia. Menurut Prof Juanda, oposisi itu nyata dan dapat dilihat di sistem parlementer. “Tetapi jika yang dimaksud  sebagai oposisi ala Indonesia  itu adalah para partai politik yang tidak masuk dalam kabinet atau bukan partainya Pemerintah, saya kira perlu dikaji secara rasional dan objektif,” …

Lanjut »

Menurut Pengamat Politik, Sudirman Said Layak Menjadi Cagub Jakarta

JAKARTA, BuletinKompas – Ada kemungkinan bahwa sejumlah nama yang dekat dengan Anies Baswedan, termasuk Sudirman Said, Tom Lembong, Mardani Ali Sera, dan Hensat atau Hendri Satrio, akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Sudirman Said menjadi salah satu kandidat yang mungkin menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ujang menerima ini setelah melihat …

Lanjut »