Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Tim Pengawas Haji DPR RI, berencana untuk membuat pansus haji, usai penyelanggaraan haji 2024.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI, sekaligus Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan masih banyak permasalah soal haji 2024.
Adapun sejumlah hal yang disoroti DPR, diantaranya mulai dari tambahan 20 ribu kuota haji, masalah transportasi yang belum sepenuhnya ramah lansia, hingga tenaga kesehatan yang berasal dari Kementerian Agama.
“Setelah itu DPR nanti akan mengambil keputusan bagaimana evaluasi penyelenggaraan haji ini, hal-hal untuk perbaikan. Bukan untuk mencari kesalahan. Kita perbaikan,” kata Cucun di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).
Guna memperbaiki penyelenggaraan haji ke depannya, Cucun mengatakan DPR berencana untuk membentuk panitia khusus atau pansus penyelenggaraan haji. Hal ini guna mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.
“Kalau sudah terlibat di beberapa kementerian, dua saja antara Kemenag dan Kemenkes, ini sudah pansus. Tidak bisa diselesaikan hanya panja di Komisi VIII. Ketika carut marut masalah penanganan kesehatan, Komisi IX harus masuk, bicara imigrasi, ini harus Komisi III. Jadi, makanya diperlukan pansus untuk menyelesaikan problematika ini,” ucap dia.
Menurut Cucun, permasalahan visa ilegal ini juga seharusnya bisa diantisipasi Kemenag jauh-jauh hari. Menurutnya, terkait travel nakal, harus mengikutsertakan aparat penegakan hukum agar jera.
“Mungkin selama ini Kemenag tidak bisa menbuat jera kepada travel-travel nakal, mereka seenaknya membawa jemaah yang tidak sesuai aturan DPR dan Kemenag. Di sini harus masuk kepolisian atau kejaksaan. Apa yang terjadi selama ini. Karena mereka lebih paham penyidikan, hal l-hal di luar kewenangan yang Kemenag tidak mampu mendeteksi dan menberikan efek jera,” kata Cucun.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengecek persiapan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) jelang pelaksanaan puncak ibadah haji 1445 H/2024 M.
Pengecekan dilakukan tiga hari sebelum kedatangan jemaah di Arafah. Hal ini dilakukan untuk memastikan layanan yang disiapkan sudah sesuai dengan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Masyariq sebagai penyedia.
BACA JUGA :
