Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) menyatakan siap untuk mengawal pemerintahan baru pada periode 2024-2029 berdasarkan hasil Pemilu 2024.
Pada pertemuan forum yang digelar forum untuk mencairkan suasana agar hubungan di antara sesama semakin menguat itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mewakili forum tersebut mengatakan bahwa para pemimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga,” kata Kiai Marsudi.
Mereka yang menghadiri pertemuan termasuk Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi Piandi, dan Pimpinan Spiritual Nusantara Romo Sri Eko Galgendu.
Marsudi mengatakan bahwa berbagai pendapat adalah bagian dari proses bernegara, dan dia menganggap kritik sebagai cara untuk melakukan perbaikan.
Namun, dia mengingatkan bahwa kritik tidak boleh dilakukan dengan cara memarahi. Dia percaya bahwa dalam politik, ada perlunya pihak yang mengkritik agar ada keseimbangan.
“Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita,” kata dia.
Selain itu, dia berpendapat bahwa pertemuan antara tokoh lintas agama tersebut harus lebih sering diadakan hingga menjadi budaya. Dia juga berharap para tokoh politik dapat meniru kegiatan yang dilakukan oleh tokoh lintas agama dalam FPID untuk menjernihkan suasana setelah kegiatan politik lima tahunan.
Meskipun ada pihak yang menyukai atau tidak menyukai hasil Pemilu 2024, negara harus tetap bergerak, kata Budi Santoso, tokoh Majelis Tinggi Konghucu Indonesia.
“Kita semua setuju untuk memberi ruang dan kesempatan yang dapat mandat untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia yang lebih baik,” kata Budi.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintahan tidak perlu merangkul semua pihak. Dia percaya bahwa oposisi harus tetap ada untuk pemerintahan berikutnya.
“Tetap diperlukan orang-orang partai maupun pikiran-pikiran yang mampu menyeimbangkan agar kebijakan itu mendapatkan masukan positif agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan sangat berbahaya,” kata dia.
Baca Juga : Cak Imin Yakin Megawati-Jokowi Bakal Bersatu
