Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi yang tidak masuk akal selama masa kampanye diungkapkan secara terbuka. Ma’ruf menyatakan bahwa ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan.
Karena itu, Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menyebut arahan Ma’ruf sebagai garis besar PPATK.
“Tentunya kami pedomani arahan Bapak Wapres,” katanya pada hari Senin, 18 Desember 2023.
Ivan, bagaimanapun, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyampaikan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Aparat Penegak Hukum kemudian akan mengambil tindakan sesuai hukum.
Menurutnya, “Kami sebatas menyampaikan HA/HP kepada APH, dan kemudian pihak berwenang akan menindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku.”
BACA JUGA : Polisi Perkosa Mahasiswi Mataram Ditetapkan Jadi Tersangka
Ivan juga menjawab pertanyaan Mahfud Md tentang temuan PPATK kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia menjelaskan bahwa HA/HP terkait pemilihan umum (pemilu) bukanlah kewenangan KPK; PPATK hanya memberikan HA/HP ke KPK jika ada hubungannya dengan korupsi.
Dia menjelaskan, “Kami memang tidak menyerahkan HA/HP terkait Pemilu ke KPK karena bukan kewenangan KPK. Tapi kami menyerahkan HA/HP terkait korupsi ke KPK, jika pihak-pihak di dalamnya adalah terkait dengan proses Pemilu sebagai subjek hukumnya.”
Presiden Ma’ruf Amin menuntut transparansi hasil PPATK dan tindakan terhadap pihak yang melanggar jika terbukti.
Ma’ruf Amin mengatakan pada Senin (18/12/2023), “Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan buat terang saja. Artinya dibikin terang saja, sebenarnya ada apa nggak.”
Menurutnya, “Jika ada yang mencurigakan, diusut saja secara tuntas. Jika melanggar ya, ditindak. Harus ada klarifikasi.”
BACA JUGA : KPK Sambangi Rumah Jabatan Gubernur Maluku Utara
