Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik rencana pemerintah untuk mengenakan pungutan melalui tiket pesawat untuk pengembangan pariwisata.
Tulus menilai, jika pemerintah memaksakan penerapan rencana iuran melalui tiket pesawat tersebut tergolong tindakan pungli.
Tulus menjelaskan bahwa penumpang moda angkutan pesawat tidak hanya diisi oleh turis domestik maupun asing. Melainkan, juga terdapat golongan masyarakat lainnya yang bergantung pada moda angkutan udara tersebut.
“Kan penumpang pesawat itu kan macam-macam, bukan hanya pariwisata. Kok mau main pungut,” jelasnya
Selain itu, rencana pungutan melalui tiket pesawat tersebut berpotensi untuk menaikkan harga jual tiket pesawat yang saat ini sudah mahal. Sehingga, kebijakan tersebut berpotensi untuk merugikan masyarakat.
“Lagi pula tiket pesawat sdg mahal. Katanya Sandiaga (Menparekraf)suruh turun, ini kok malah naik. Jadi, nggak konsisten,” ujar Tulus menyesalkan.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat tidak khawatir terkait potensi kenaikan harga tiket moda angkutan pesawat.
“Per hari ini, jangan khawatir, tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi,” ujar Sandiaga dalam konferensi pers The Weekly Brief with Sandi Uno, dikutip Selasa (23/4).
Sandiaga mengakui, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi soal rencana pungutan melalui tiket pesawat untuk dana abadi pariwisata. Namun, rencana iuran melalui tiket pesawat tersebut masih dalam proses kajian.
Dia menjamin bahwa pembahasan rencana iuran melalui tiket pesawat tersebut melibatkan lintas kementerian/lembaga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah opsi lainnya dalam untuk pengumpulan dana abadi pariwisata di Indonesia.
“Kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal. Kita tidak akan menambah beban, kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan,” ungkapnya.
BACA JUGA :
