Buletin Kompas Buletin Kompas, Berita, Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak, Bola, Teknologi, Otomotif, Artis, di, Indonesia, dan, Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, BuletinKompas – Menurut Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, mereka saat ini sedang mengerjakan tahap akhir kesimpulan sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu akan diserahkan ke MK pada hari Selasa, 16 April 2024.
“Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies-Muhaimin dan pemohon II, Ganjar-Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,” papar Yusril.
Yusril menyatakan bahwa dia telah mempelajari dengan cermat semua kesaksian dan keterangan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama persidangan. Menurut berbagai dokumen, ia berharap para hakim MK akan menolak semua gugatan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
“Kami berkeyakinan, MK akan mempunyai sikap yang sama dengan kami, bahwa seluruh petitum yang diajukan kedua pemohon tidaklah beralasan hukum dan tidak didukung oleh alat bukti yang telah disampaikan secara terbuka dalam persidangan,” ucap dia.
Yusril memperkirakan bahwa MK akan tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024, yang didasarkan pada perhitungan resmi KPU, adalah sah secara hukum.
“Sebagai tindak lanjut, MK akan menetapkan Prabowo-Gibran adalah peraih suara terbanyak atau pemenang dalam Pilpres 2024,” ujar dia.
Sejak 27 Maret 2024, MK memulai sidang sengketa/perselisihan pemilu (PHPU) 2024. MK tengah mempelajari seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024.
Selain itu, MK telah meminta keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. selama perjalanannya.
Keempatnya dimintai keterangan tentang bantuan sosial pemerintah, juga dikenal sebagai bansos, jelang pemilu 2024, yang dituding oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai upaya pemerintah untuk mengintervensi dalam kemenangan pasangan calon tertentu.
Baca Juga : Menyikapi Hasil Pemilu, Masyarakat Dinilai Sudah Miliki Kedewasaan
